Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, Yogie Yaman Sentosa,
Usulkan penambahan anggaran untuk dana tak terduga pada perubahan APBD

DPRD Tambah Anggaran Tak Terduga Hingga Rp 1,5 M

KOTA – Rawannya kejadian bencana dan berbagai hal yang tak dinginkan, DPRD Kabupaten Sumedang menambah anggaran untuk dana tak terduga yang awalnya Rp500 juta menjadi Rp1,5 Miliar. Hal itu telah disepakati pada perubahan APBD.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, Yogie Yaman Sentosa, membenarkan adanya tambahan anggaran tersebut. “Memang benar, pada perubahan APBD kemarin. Nantinya itu bisa digunakan untuk tanggap darurat bencana seperti yang terjadi beberapa waktu lalu,” katanya kepada Sumeks, Senin (3/10).

Selain itu, tambah Yogie untuk tanggap bencana, akan mendapat tambahan bantuan dari provinsi dan pemerintahan pusat. “Nanti, diluar itu akan ada juga bantuan dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat untuk bencana yng terjadi di Sumedang. Tapi memang untuk nilainya belum ada kejelasan. Nanti ditetapkan di evaluasi APBD setelah ada evaluasi APBD dari Gubernur,” ujarnya.

Yogie menjelaskan, jika anggaran tak terduga tersebut merupakan anggaran yang biasa sulit terserap. “Memang dana tak terduga disiapkan dalam APBD itu untuk antisipasi hal-hal yang tak terduga. Dan ini yang biasanya setiap tahun itu tidak terserap,” sebutnya.

Saat ditanya akan digunakan untuk apa anggaran tersebut saat ini, Yogie menyerahkan semuanya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. “Nanti eksekutif yang akan mengusulkan untuk apa dana ini dapat bisa terserap,” tuturnya. (bay)

Sumedang butuh Wakil Bupati

KOTA – Tidak adanya wakil bupati di pemerintahan Kabupaten Sumedang, membuat kinerja Bupati Sumedang, Eka Setiawan semakin keteteran. Hal tersebut disampaikan ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumedang, Azat Sudrajat.

Azat mengatakan, walaupun tanpa seorang wakil bupati, Kabupaten Sumedang akan baik-baik saja dalam tata pemerintahannya. Namun hal tersebut harus berbanding lurus dengan kinerja Eka dan para eksekutif lainnya.

“Baik-baik sajanya ya tergantung eksekutif itu sendiri. Tapi kan ada Undang-undang tentang keberadaan Wakil Bupati disana. Itu ditujukan supaya kinerja pemerintahan bisa lebih baik. Jadi tetap saja akan lebih baik lagi jika memang wabup itu ada,” katanya ketika dikonfirmasi Sumeks, Senin (3/9).

Azat juga mencontohkan, bagaimana keteterannya Bupati Eka Setiawan yang baru-baru ini terjadi. Seperti kemarin ada PON, Pembahasan APBD Perubahan di DPRD, dan adanya Bencana longsor. Otomatis, ketika tidak ada wabup, konsen bupati terpecah kemana-mana.

“Apabila ada wakil kan tugas itu bisa dibagi-bagi. Walaupun memang baik-baik saja, tapi energi terkuras, APBD molor keputusannya, PON dipending pas hari H bencana,” ujarnya.

Selain itu, tanggapan lain datang dari Anggota Komisi II, DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. Agus Welianto Santoso, SH. Ia mengatakan jika secara politik otoritasnya, etikanya adalah PPP yang harus menentukan sikap.

“Sejarah dan RPJMD politik Sumedang, pemilu yang melegimitasi program pemerintah Sumedang adalah saham dari PPP. Sekalipun Undang-undang pengangkatan bupati Eka seumur jagung, tapi agenda politik pembangunan Sumedang yang sudah jadi komitmen masyarakat Sumedang memilih paket alm H Endang Sukandar dan Ade Irawan harus di jalankan,” tuturnya.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Sumedang masih terus menunggu usulan dari bupati untuk menempati wakil bupati Sumedang. “Ya kami dari DPRD Kabupaten Sumedang, menunggu usulan dari saudara bupati. Pa bupati, yang saya tahu sampai saat ini baru menerima usulan wakil bupati dari Partai Demokrat selaku pengusung Pilkada 2013. Dan dari PPP sendiri, informasinya belum memberikan nama calon untuk wakil bupati,” kata anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Sumedang, Zulkifli M Ridwan, SE, MM. (bay)

Kabag Ops Polres Sumedang, Kompol Setya Wiodo, ketika diwawancarai sejumlah wartawan

Belum ada yang jadi korban Dimas Kanjeng di Sumedang

KOTA – Terkait adanya kejadian penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng (DK) atau Taat Pribadi, yang memakan korban hingga pelosok nusantara. Polres Sumedang memastikan di wilayah Kabupaten Sumedang, aman.

Adapun sebelumnya diberitakan bahwa ada salah seorang warga Kecamatan Sukasari yang hampir menjadi korban, itu bukan jadi acuan jika di Kabupaten Sumedang akan banyak korban penipuan tersebut.

“Sehubungan dengan terjadinya beberapa kasus atau tindak pidana penipuan terkait dengan munculnya padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi, di Probolinggo, Jawa Timur, sampai saat ini Polres Sumedang belum menerima pengaduan masyarakat yang merasa jadi korban Dimas Kanjeng,” Kata Kapolres Sumedang, AKBP Agus Iman Rifai melalui Kabag Ops Kompol Setya Widodo, ketika dikonfirmasi Sumeks, Selasa (4/10).

Namun, terkait kejadian tersebut, AKBP Agus telah memerintahkan terhadap jajarannya di setiap Polsek untuk terus menggali informasi, khawatir akan adanya korban penipuan tersebut.

“Untuk itu, Kapolres sudah memerintahkan kepada setiap Kapolsek untuk dilakukan pengecekan oleh para babinkamtibmas. Selain itu, kita juga akan melakukan penyelidikan manakala terdapat masyarakat yang menjadi korban penipuan Dimas Kanjeng,” ujarnya.

Walaupun melihat keberadaan dari Padepokan Dimas Kanjeng yang berada jauh di Provinsi Jawa Timur, Polres Sumedang tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan bentuk kejahatan penipuan.

“Karena lokasinya memang sangat jauh, mudah-mudahan di Sumedang tidak ada korban. Namun, kepada masyarakat, kami menghimbau agar tidak terlalu mudah percaya kepada siapa pun yang memberikan harapan dan iming-iming yang tidak jelas atau tidak masuk akal. mengingat kegiatan dalam penggandaan uang dalam cara apapun, itu tidak dibenarkan, baik dalam agama atau undang-undang,” sebutnya. (bay)

Yogie apresiasi adanya rotasi di tubuh pemda

Kota-Keinginan Bupati Eka Setiawan untuk melakukan rotasi terhadap sejumlah SKPD di tubuh pemerintahan Kabupaten Sumedang, mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Pasalnya, saat ini masyarakat butuh pelayanan yang optimal dari pemerintah daerah.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, asal Partai Golkar, Yogie Yaman Sentosa, menilai jika rotasi yang akan dilakukan oleh Bupati Sumedang, Eka Setiawan, memang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan public. “ Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan public, mungkin menjadi salah satu alas an yang tepat untuk melakukan rotasi di dalam tubuh Pemda,” Katanya ketika dihubungi Sumedang Ekspres melalui telepon selular, Senin (18/7).

Yogie, yang saat ini sedang melakukan perjalanan dinas luar kota bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) lainnya, menyarankan agar Bupati bisa selective memilih SKPD mana yang perlu dilakukan rotasi. “Sekarang Bupati tinggal menilai saja berdasarkan target kinerja. SKPD mana yang tidak memenuhi target itu, jadi akan memudahkan untuk melakukan rotasi. ini perlu karena ada korelasinya dengan kualifikasi dan kompetensi dari setiap kepala SKDP. Itukan bisa dilihat dari segi kinerja, karena itu sudah komitmen bersama antara kepala daerah dengan SKPD,” ujar Yogie.

Selain itu, adanya rotasi tersebut jangan berdasarkan suka atau tidak suka. Akan tetapi harus melakukan rotasi demi kepentingan masyarakat Sumedang. “  Jangan karena suka atau tidak suka sama kepala dinasnya. Dan memang ketika jadi bupati perlu memiliki satu tim yang solid sehingga harus melakukan perubahan baik di eselon 2 maupun 3 atau 4,” sebutnya.

Sementara itu, Yogie yang juga menjabat sebagai ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapperda) menilai ada beberapa SKPD yang memang strategis untuk dilakukan rotasi. “ Biasanya yang menjadi sorotan masyarakat itu kan tidak jauh dari Infrastruktur, pendidikan dan kependudukan. Nah Bupati tinggal menilai saja, apakah dinas-dinas terkait sudah mencapai target kinerja atau belum. Apalagi kalau didalam RPJMD berarti sekarang sudah memasuki tahun ke 3,” tuturnya. (Bay)

Agung Urungkan niat masuk Golkar

Kota-Moh Agung Anugrah pastikan akan urungkan berada di tubuh Partai Golkar. Hal itu disampaikan langsung oleh Agung, kepada Sumedang Ekspres, Minggu (18/9). Pernyatan tersebut dipicu dari kekecewaan Agung karena Parti Golkar tidak mengindahkan kesepakatan yang sebelumnya telah dijanjikan kepada Agung.

“ Iya, ketika kemarin saya diminta untuk berada di struktur Golkar, tapi saya menyatakan dengan rasa hormat, saya menolaknya. Sebetulnya saya merasa tersanjung dengan tawaran itu. Namun saya sudah berpikir ulang dengan matang, bahwa sekarang ini belum saatnya untuk bergabung dengan partai manapun,” katanya kepada Sumedang Ekspres, melalui telepon selullar, minggu (18/9).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, ia pun turut membeberkan awal mulanya ia masuk kedalam kemelut partai Golkar sejak ramadhan lalu. “ Harus diakui, sebagai sebuah kekuatan politik, Golkar adalah partai yang sexy di mata mereka yang berniat bertarung pada Pilkada 2018. Partai golkar juga merupakan partai yang cukup untuk mencalonkan diri tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya. Maka dari itu, ketika bulan Ramadhan lalu, H. Taufik Gunawansyah menawari saya untuk bergabung, sontak saja saya tertarik. Bersama para kader lain, saya ikut menyukseskan jalannya Musda yang salah satunya menghasilkan Sidik Jafar sebagai Ketua DPD Golkar baru,” ujarnya.

Namun demikian, seiring akan masuknya Agung di dalam tubuh Golkar, malah memicu pro dan kontra dari beberapa tokoh yang telah lama berkiprah di Golkar. Pada saat ini Agung harus dihadapkan dengan pandangan bahwa pengusaha kopi tersebut merupakan kader ‘karbitan’, ‘ujug-ujug’ yang tidak mensejarah. “ Namun saat itu saya berpikir, apa salahnya dengan memulai satu hal baru? Bukankah semua hal ada awalnya? Bahkan pak Setya Novanto pun meminta kaum muda untuk bersama-sama membesarkan Golkar,” sebut Agung.

Setelah merasa tertarik dengan tawaran Taufik Gamawansyah, Agung yang sempat dipertemukan dengan Ketua DPD Partai Golkar Jabar, H. Dedi Mulyadi, maka terbentuk sebuah kesepakatan bahwa Agung akan berada di struktur Golkar untuk berjuang bersama Golkar. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Agung mengatakan jika dirinya merasa ada komitmen yang tidak dipenuhi oleh partai berlambang beringin tersebut. “ Saya tak perlu panjang lebar soal bentuk komitmen itu, namun yang jelas saya merasa tidak diberi ruang dan kesempatan untuk menjelaskan berbagai hal,” ungkapnya.

Dengan demikian, hingga saat ini Agung memilih enggan untuk berkiprah di partai manapun, termasuk di partai Golkar. “ saya tetap menghormati Partai Golkar. Walaupun sebelumnya ada pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan saya di partai ini, Saya ikhlas dan legowo. Mungkin memang belum saatnya saya berkiprah di partai,” tuturnya.

Sementara itu, walaupun Agung mengurungkan niatnya dari partai Golkar, ia menyatakan akan tetap berusaha untuk terus membangun Kabupaten Sumedang. “ Ini tidak menyurutkan niat saya untuk membuat Sumedang lebih baik. Kondisi ini adalah pelajaran berharga buat saya, bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan penuh ketekunan, kesabaran dan ikhtiar lebih kuat untuk mencapai satu tujuan,” tegasnya.

Berkaitan dengan rekomendasi Musda soal Pilkada yang menyatakan jika ia akan diusung untuk menjadi calon bupati usungan partai Golkar, Agung menanggapi jika hal tersebut terlalu cepat untuk disampaikan kepada public. “ Saya menyampaikan rasa respek yang tinggi terhadap hal tersebut. Namun ya harus diakui, sesungguhnya belum saatnya bagi Golkar untuk menyebut nama seseorang untuk pilkada yang baru digelar dua tahun mendatang,” kata Agung.

Dan Agung juga menambahkan, jika tidak menutup kemungkinan suatu saat dirinya akan kembali masuk ke partai lain. “ Saya akan mengikuti mekanisme partai manapun bila memang kelak di kemudian hari ada peluang bagi saya untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Untuk saat ini, saya akan fokus pada upaya mengembangkan kewirausahaan bagi warga Sumedang,” tuturnya menambahkan. (Bay)