Tanpa Wakil, Eka akan One Men Show

Bupati Sumedang, Eka Setiawan

Sumedang - Kekosongan wakil bupati Sumedang saat ini, memang menjadi sorotan tajam sejumlah politisi daerah Kabupaten Sumedang. Lamanya kekosongan tersebut, tidak luput dari kaca mata politik bahwa Eka Setiawan akan maju di Pilkada 2018 mendatang.

" Kalau dilihat dari segi politik, kekosongan wakil bupati sampai hari ini memang belum ada titik terang. Melihat kondisi pa Eka yang kemungkinan besar akan maju di Pilkada nanti, memang ini bisa dikatakan sebuah strategi politik untuk memuliskan beliau di pilkada nanti," kata salah satu politisi asal DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumedang, Deden Doni.

Deden Doni juga memaklumi, jika saat ini tampak terlihat Eka Setiawan lebih memilih untuk One Men Show dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Sumedang. " Jika memang pa Eka ingin One men show, ya tidak masalah. Karena dengan hadirnya sosok lain yang mendampingi beliau, jelas pa Eka memang akan terganggu. Dibilang jika ada unsur takut, mungkin pa Eka juga ada ketakutan untuk tersaingi dengan 2 kandidat dari Demokrat dan PPP," ujarnya.

Diluar dari pada itu, Deden Doni yang juga anggota komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, Bupati harus segera mengambil sikap untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Karena dengan kekosongan tersebut, hanya memperlambat lajunya kinerja pemerintah.

" Ini lebih memandang kepada kepentingan masyarakat umum di Sumedang. Karena apa, dengan kepemimpinan yang sekarang kita punya agenda perubahan 2017 dan murni 2018. Artinya ini di tingkat lobi kita kekurangan anggaran depisit APBD Sumedang. Dan dengan pengisian wakil bupati, sangat yakin bisa mendongkrak itu. Karena kan sekarang bupati kerja sendiri. Apakah mungkin, dengan mengcover secara letak geografis atau wilayah terus bisa menyelesaikan permasalahan Kabupaten Sumedang, dengan sendiri itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita perlu pengisian wakil bupati," tuturnya.

Selain hanya memperlambat jalannya roda pemerintahan, dampak terburuk akan terjadi pada pelayanan terhadap masyarakat Sumedang. " Dengan ini dibiarkan kosong, dari segi pelayanan pun sangat memprihatinkan. Artinya, ini perlu kerja sama dan kerja bareng antara bupati dan wakil bupati. Saya harap pengisian kekosongan wakil bupati ini bisa segera, saya tidak pedulu siapa yang akan mengisi. Jika melihat secara aturan, yang mengisi adalah partai pengusung, baik di Demokrat maupun PPP, itu yang penting ini di isi. Dan itu demi memaksimalkan pelayanan dimasyarakat," tutur Deden Doni menambahkan. (Bay)

Irwansyah akan perjuangkan nasib KONI

Ketua DPRD Kab Sumedang, Irwansyah Putra (tengah)

Sumedang-Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra, siap untuk memperjuangkan nasib KONI hingga tingkat pusat. Hal tersebut mengacu kepada anggaran KONI Kabupaten Sumedang yang dinilai minim sehingga memiliki sejumlah kekurangan dalam sarana dan prasarananya. 

" Kalau misalnya anggarannya memadai, sarana dan prasarana juga itu akan terwujud.  Fasilitas yang rusak bisa diperbaiki, yang tidak ada bisa kita adakan," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Irwansyah berjanji akan terus memperjuangkan nasib KONI. " Kalau dari APBD tidak bisa di serap, ya kita akan upayakan ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat. Dan kita siap untuk perjuangkan itu," ujar Irwansyah.

Sebelumnya, mantan Ketua KONI Kabupaten Sumedang, Ence Lemi, meminta agar pemerintah bisa memperhatikan nasib KONI yang selalu berkutat dengan anggaran minim. Sementara, Kabupaten Sumedang terbilang kaya akan atlet berprestasi.

" Memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh mantan ketua umum KONI Sumedang kemarin, berkaitan dengan masalah support anggaran, oleh pemerintah daerah maupun oleh DPRD. Kedepan kita akan duduk bersama untuk mengkaji kaitan masalah anggaran yang ada dari APBD Kabupaten Sumedang untuk KONI. Nanti akan kita bahas, berapa anggaran yang dianggap layak untuk meningkatkan prestasi atlit yang ada di Kabupaten Sumedang ini," tuturnya.

Disisi lain, Irwansyah juga turut apresiasi atas terpilihnya H Ali Badjri sebagai ketua KONI Kabupaten Sumedang Sumedang. Dan ia berharap, dengan kepemimpinan baru, bidang olah raga di Kabupaten Sumedang akan terus berkembang pesat. " Kita memiliki sebuah keyakinan kalau apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan KONI sebelumnya ini, itu baik. Dan kedepan, kita memiliki sebuah keyakinan kalau pasti lebih baik lagi," sebutnya. (Bay)

Posisi Wakil Bupati, Erwan tunggu keputusan PPP

Erwan Setiawan

Sumedang-Partai pemenang Pilkada 2013 - 2018, DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang, terus menunggu DPC PPP Sumedang untuk menyiapkan calon wakil bupati Sumedang. Pasalnya, semakin lama tidak ada keputusan akan semakin mempersulit mewujudkan adanya seorang wakil yang akan membantu kinerja Bupati Sumedang, Eka Setiawan.

" Ya, kami saat ini pada posisi menunggu pengajuan calon dari PPP. Komunikasi sebetulnya sudah kami jalin dengan ketua PPP Kabupateb Sumedang, Pa H Doni A Munir. Tapi sampai saat ini beliau masih belum juga mengajukan calon dari PPP," kata kandidat Cawabup asal partai Demokrat, Erwan Setiawan, ketika dihubungi.

Erwan menjelaskan, walaupun dirinya telah direkomendasikan menjadi kandidat cawabup oleh Demokrat, namun tetap masih terganjal oleh keputusan yang belum diambil oleh partai pemenang lainnya (PPP). " Jabatan itu amanah, kalau memang amanah itu belum datang, ya kita tidak bisa memaksakannya," sebutnya.

Dengan belum diambil keputusan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang, H Doni A Munir, hal tersebut dinilai Erwan bahwa PPP tidak menghendaki adanya Wakil Bupati di sisa akhir periode pemerintahan Eka Setiawan. " Berarti PPP tidak mau ada wakil Bupati untuk sisa jabatan periode 2013 - 2018 ini. Coba tanyakan langsung ke pak Donny ketua PPP Sumedang," ujar Erwan.

Erwan juga menegaskan, dengan kondisi saat ini yang belum ada kesepakatan dari Demokrat dan PPP, khawatir malah akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, anak dari Manager Persib, H Umuh Muchtar tersebut seakan memberikan kode kepada PPP dengan mengatakan ' Jabatan itu amanah '. Bahkan ia juga menyarankan untuk mengikuti aturan sesuai instruksi atau Surat dari Mendagri.

" Ya sepertu yang kita ketahui bersama bahwa bupati dan wakil Bupati Sumedang periode 2013 - 2018, itu diusung oleh Partai Demokrat dan PPP. Dan sekarang jabatan wakil Bupati kosong. Ya otomatis itu merupakan jatah milik Partai Demokrat dan PPP, karena pak Bupati sekarang kan dari birokrat. Tapi, kalau sama-sama ngotot ya nggak akan ada akhirnya dan yang akan dirugikan adalah masyarakat sumedang itu sendiri. Sekarang tinggal ikuti saja sesuai instruksi dari mendagri, laksanakan itu, kenapa PPP musti takut, " tuturnya. (Bay)

Akur ajak revolusi mental dalam politik

Ketua KPUD Kab Sumedang, Asep Kurnia

Sumedang-Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang, terus berupaya untuk menerapkan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Khususnya dalam meminimalisir money politik yang kini tengah menjadi penyakit kronis di seluruh daerah.

Dalam era pemerintahannya saat ini, Joko Widodo yang mengambil tag line Revolusi Mental, diharapkan bisa diterapkan di pendidikan politik saat ini. Hal tersebut dinyatakan oleh ketua KPUD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, selepas menghadiri acara maulid nabi di Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara.

" Waktu itu, pa Jokowi mendeklarasikan harus ada Revolusi mental. Salah satunya yang harus disampaikan terhadap masyarakat dalam pendidikan politik ini diantaranya menghilangkan pandangan pragmatisme. Dan itu terus kami sampaikan kepada masyarakat," katanya.

Dalam sosialisasinya, Akur mengingatkan kepada masyarakat, agar bisa cerdas memilih calon pemimpin. Baik ditingkat terendah hingga ke tingkat tertinggi. " Masyarakat harus cerdas memilih. Artinya jika mereka menginginkan pemimpin kedepan yang bisa memperhatikan masyarakat ya berarti mereka jangan hanya sekedar melihat materinya saja. Jangan sampai ada istilah cilok dikecapan (dicolok dibere gocapan, red). Kalau bisa, kita sebagai muslim, bagusnya dengan istikhoroh dulu," ujar Akur.

Selain itu, agar kita bisa memilih pemimpin yang baik, hal lainnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah konsentrasi yang baik. Dengan berkonsentrasi, masyarakat akan lebih memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. " Kalau pemimpinnya salah, ya masyarakatnya harus benar. Konsentrasi menjadi salah satu hal yang penting juga. Tadi sudah disimulasikan, dan hasilnya masih banyak yang belum bisa konsentrasi. Jadi apa yang harus dilakukan dengan tepat, malah jadi tidak tepat," sebutnya.

Hal terakhir yang disampaikan oleh Akur adalah bagai mana cara menyikapi perkembangan teknologi yang saat ini sudah kerap dijadikan kampanye. " Masyarakat juga harus pintar menggunakan teknologi. Jika masyarakatnya cerdas dalam menggunakan teknologi saat ini, justru sebetulnya media sosial juga bagus untuk melakukan pendidikan politik di masyarakat," tuturnya. (Bay)

Polres Sumedang akan segera gelar oprasi lilin lodaya 2016

kabag Ops Polres Sumedang, Kompol Setya Widodo

Sumedang-Polres Sumedang telah melakukan sejumlah persiapan dalam pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2016, dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2016 dan tahun baru 2017. Beberapa persiapan tersebut diantaranya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penting mulai dari hari Rabu (14/12) kemarin.

" kemarin kita telah melaksanakan Rapat Kordinasi secara internal yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumedang. Selain itu, pak Kapolres juga sudah melakukan Rapat koordinasi Lintas Sektoral Tingkat Propinsi Jawa Barat di Polda Jabar baru-baru ini," kata Kabag Ops Polres Sumedang, selaku pengendali oprasi, Kompol Setya Widodo.

Kompol Setya Widodo juga menerangkan, Pada hari Senin (19/12) dan Selasa (20/12), dirinya bersama para Kasat Fungsi Polres Sumedang akan melaksanakan kegiatan Latihan Pra Operasi di Polda Jabar. Sementara Rabu (21/12), akan dilaksanakan rapat koordinasi tingkat Kabupaten Sumedang di Mapolres Sumedang dengan melibatkan lintas Sektoral yang ada di wilayah hukum Polres Sumedang.

" Setelah rapat, sore harinya kita akan melaksanakan Latihan Pra Operasi tingkat Polres Sumedang. Besoknya, kita akan melaksanakan apel gelar pasukan kesiapan operasi Lilin Lodaya 2016 di halaman  Mapolres Sumedang. Dan pada malam harinya, mulai pergeseran personil Operasi Lilin Lodaya 2016 ke Pos-pos yang telah ditentukan," sebutnya.

Sasaran dalam pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2016, adalah melaksanakan pengamanan warga masyarakat yang akan merayakan natal 2016 dan tahun baru 2017   pada tempat-tempat ibadah. " Selain tempat ibadah, karena bersamaan dengan hari libur panjang maka Polres Sumedang juga menempatkan personil-personilnya untuk mengamankan tempat-tempat hiburan, tempat wisata dan tempat-tempat lain yang biasa dimanfaatkan untuk merayakan pergantian tahun 2016 ke 2017," kata Setya Widodo.

Sementara itu, wilayah hukum Polres Sumedang memiliki 20 titik tempat ibadah kaum kristiani  yang terdiri dari 6 gereja dan 12 gedung atau rumah yang dimanfaatkan untuk ibadah. Selain tempat ibadah, ada beberapa titik tempat-tempat hiburan dan wisata yang masuk dalam pantauan kepolisian. Diantaranya Cafe Rossa, Hari ringan, Pesona, Kampung  Toga, Batu Dua, Cipanas Buahdua, Cipanas Conggeang, Waduk Jatigede, Pusat kota Sumedang, Perkemahan Kiarapayung, Jatos dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat pada pergantian tahun.

" Polres Sumedang dalam pelaksanaan Operasi ini telah menerjunkan 584 personil. Dan oprasi ini akan dilaksanakan selama 10 hari mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai tanggal 1 Januari 2017. Kita akan mendirikan 1 Pos Pengamanan Terpadu di Alun-alun Sumedang , 1 Pos pelayanan di Jatinangor dan 5 Pos Pengamanan yang tersebar di 5 titik yaitu di Tanjungsari, Cimanggung, Sumedang Utara, Cimalaka dan Wado," tuturnya. (Bay)

Cabup yang melanggar aturan pembiayaan kampanye, akan dapat punishment

Ketua KPUD Kab Sumedang, Asep Kurnia

Sumedang-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang menerangkan, Pengaturan cost politik dalam regulasi undang-undang pemilu, sudah diatur bahwa setiap pasangan calon dibolehkan menerima dana kampanye. Dana yang dimaksud tersebut bisa digunakan untuk membiayai aktifitas para kandidat bakal calon selama kegiatan pencalonan, termasuk membiayai kegiatan kampanye.

" Nantikan ada istilah biaya sumbangan, dan itu diperbolehkan selama itu benar dana sumbangan. Asal jangan memanipulasi, misalnya orangnya tidak nyumbang, tapi disebut nyumbang. Itu sama saja dengan memalsukan identitas penyumbang. Atau melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan atau menerima dari pihak lain yang tidak sah atau APBD. Oleh karena itu mereka akan terkena sangsi dengan harus mengembalikan dana tersebut kepada negara," kata ketua KPUD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia.

Adapun ketentuan dana bantuan kampanye dari perorangan, telah ditentukan nilainya oleh peraturan KPU. " Bantuan dari perorangan dan sumbangan pihak lain besarnya maksimal Rp 75 juta. Dan itu tidak dibatasi jumlah perorangan yang menyumbangnya. Kalau dari Parpol atau gabungan parpol, kelompok atau badan hukum swasta, itu maksimal Rp 750 juta," ujarnya.

Asep Kurnia juga menjelaskan, semua data penyumbang untuk kepentingan kampanye para calon, harus dilaporkan kepada KPU. " Semuanya dilaporkan ke KPU, lalu akan di audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Jadi setiap penyumbang itu harus melampirkan identitas yang jelas," sebutnya. (Bay)

Sat Narkoba polres sumedang tuai peringkat ke 6 di Polda Jabar dalam pengungkapan narkoba

Kasat Narkoba Polres Sumedang, AKP idan Wahyudin

Sumedang - Jumlah kasus penyalah gunaan narkoba di Kabupaten Sumedang ditahun 2016 terbilang meningkat. Sebelumnya, ditahun 2015, Sat Narkoba Polres Sumedang berhasil mengungkap 30 kasus, 37 jumlah tersangka dan 37 P21 (Berkas yang telah diserahkan ke kejaksaan). Dari 30 kasus tersebut, Polres Sumedang telah menahan sejumlah barang bukti diantaranya 9,35 gram Shabu, 66,67 gram Ganja, 195 butir Riklona, 123 butir Alprazolam, 61 butir Merlopam, 50 butir Opizolam, 296 butir Diazepam, 20 butir Calmlet dan miras berbagai merk sebanyak 2883,88 liter.

" Untuk tahun 2016 ini memang kita ada sedikit kenaikan, " kata Kapolres Sumedang AKBP Agus Iman Rifai melalui Kasat Narkoba, AKP Idan Wahyudin.

Di tahun 2016 sekarang, AKP Idan menyatakan adanya peningkatan sebanyak 2 kasus. Yang semula di tahun 2015 kemarin terjadi 30 kasus, tahun 2016 ini menjadi 32 kasus. " dari 32 kasus ini kita tangkap 50 tersangka dan 45 yang sudah P21. Kita juga berhasil mengamankan 24,18 gram Shabu, 70,37 gram Ganja, 5 butir Extasy, dan sekitar 1071 butir Psytropika yang berbeda merk," ungkapnya.

Dari 50 tersangka, beberapa diantaranya adalah anak dibawah umur atau pelajar sekolah. Dan bagi para tersangka dibawah umur, Polres Sumedang melakukan Dipersi atau rehabilitasi. " Jadi dari keseluruhan inu, para pelaku rata-rata ditangkap diwilayah yang memang riskan banyak terjadi penyalah gunaan narkoba. Yang paling rentan narkoba itu di Wilayah Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Kota dan Cimalaka," sebutnya.

Dari banyaknya kasus yang telah diungkap oleh Sat Narkoba Polres Sumedang, menjadi catatan baik bagi kepolisian di Polda Jawa Barat. Hal tersebut terbukti bahwa tahun ini Polres Sumedang meraih peringkat ke 6 di Polda Jawa Barat dalam pengungkapan kasus Narkoba. Untuk mempertahankan penghargaan tersebut, Sat narkoba polres Sumedang akan terus berupaya menekan penyebaran dan penggunaan narkoba.

" Dengan adanya peningkatan di tahun ini kita akan melakukan binluh, baik ke sekolah, kemudian perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan seperti karang taruna dan ormas. Kita akan berikan pembinaan dan cari informasi diwilayahnya apabila ada pengguna narkoba. Hal itu penting untuk mencegah agar bisa berkurangnya penyalahgunaan narkoba," tuturnya.

Tak hanya itu, jelang akhir tahun, Sat Narkoba Polres Sumedang akan melakukan oprasi agar bisa mencegah beredarnya miras ataupun oplosan. " Antisipasi hadapi pergantian tahun, kita akan menyebar anggota agar jangan masuk miras ke wilayah Sumedang. Bahkan kita akan adakan razia minuman oplosan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya menambahkan. (Bay)

Yana: Sistem Politik kita masih berkarakter High Cost Politic

Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, Yana Flandriana

Sumedang - Cost politik yang tinggi merupakan suatu tanda lemahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang terjebak dengan politik Citra semata. Hal tersebut diutarakan oleh ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, Yana Flandriana.

" Sistem politik di kita saat ini memang masih berkarakter high cost politic (politik berbiaya tinggi). Kenapa itu bisa terjadi ? Salah satu penyebabnya adalah karena tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih relatif rendah," katanya.

Dengan pandangan masyarakat seperti demikian, akan menunjukan bahwa siapa yang don juan, dia yang akan dipilih oleh masyarakat. " Otomatis dengan karakter yang demikian, berlaku pakem siapa yang lebih mampu mencitrakan dirinya baik di masyarakat, memiliki peluang besar untuk meraih simpati masyarakat," ujar Yana.

Namun demikian, Yana juga tidak menampik jika finansial tebal dibutuhkan untuk menaikan popularitas dan elektabilitas kandidat yang akan diusung. Karena untuk menaikan popularitas, butuh perangkat media. " Di satu sisi pencitraan ini tentu saja tidak akan efektif tanpa didukung perangkat - perangkat nya termasuk media, baik media lini atas ataupun bawah. Dan kita tahu untuk menyiapkan perangkat-perangkat media ini, tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan nantinya akan berimbas ke cost politic yang juga tidak sedikit yang harus disiapkan oleh kandidat," tuturnya.

Oleh karena itu, dalam menggunakan anggaran politik, para kandidat harus bisa cermat dalam pengeluarannya. Sehingga, akan menekan angka pengeluaran yang tidak terlalu besar. " Saya pikir bukan kepada berapa cost politic yang harus dikeluarkan. Tetapi seberapa efektif perangkat media yang digunakan. Yang patut diperhatikan juga jangan sampai para kandidat ini dengan cost politic yang besar mereka mampu membangun pencitraan yang baik di masyarakat dan akhirnya mendapatkan simpati dengan memenangkan Pilkada. Tapi pada saat jabatan ini sudah dipegang mereka kosong, tak mempunyai program yang jelas untuk dikerjakan. Akhirnya kalau sudah demikian yang banyak dirugikan kembali lagi adalah masyarakat," bebernya.

Politikus asal partai Islam tersebut juga mengatakan, walaupun biaya untuk alat peraga kampanye sudah dianggarkan, namun secara individu juga tetap butuh biaya tambahan. " ya walaupun dengan aturan PKPU sekarang alat peraga kampanye kandidat disiapkan oleh KPU, jelas ini sangat membantu. Tapi tetap, saya pikir tim kampanye kandidat nantinya akan menyiapkan sendiri juga perangkat-perangkat media yang lebih efektif untuk menaikan citra kandidatnya," tuturnya menambahkan. (Bay)

Anggaran kampanye pribadi nyampe 10 M ??

Illustrai

Sumedang - Financial merupakan salah satu penunjang bagi para kandidat calon bupati untuk bertarung di Pilkada 2018 mendatang. Dan jumlah kisaran yang diperlukanpun bukanlah sebuah nominal yang sedikit. Seperti yang disampaikan oleh ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumedang, Ajat Sudrajat, bahwa kebutuhan financial merupakan salah satu faktor yang bisa menentukan kemenangan.

" Kalau cost politik itu tentu sangat relatif. Besaran yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat jelas akan berbeda. Ada beberapa faktor yang menentukan, misalnya untuk tahap awal. Masing-masing calon harus mensosialisasikan diri supaya mendapatkan popularitas," katanya.

Ajat mencontohkan, kebutuhan untuk sosialisasi awal saja bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. " Dalam tahap ini misalnya, media yang dipake calon itu apa? Spanduk kah? Baliho kah? Media koran, televisi, bilboard atau yang lainnya. Contoh yang paling murah misalnya spanduk. Itu kan mau dipasang di 250 desa, dengan rincian 1 desa 1 spanduk. Bisa dihitung 1 spanduk Rp 75 ribu dikali 250 adalah Rp 18.750.000. Itu biaya spanduk nya saja, belum biaya pasang dan lain sebagainya," bebernya.

Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, Ajat menjelaskan, untuk tahapan sosialisasi saja minimal harus menyiapkan Rp 1M. Sementara untuk tahapan kampanye, anggaran bisa membengkak hingga 2 sampai 3 kali lipat. " Bandingan dengan jasa konsultan politik yang profesional. Pendampingan dan Surver untuk 6 bulan sekitar Rp 3 sampai Rp 5 M. Dan kalau dihitung selama 1 tahun bisa Rp 6-7M," sebutnya.

Sementara itu, politikus asal DPD PAN tersebut juga menilai kandidat yang beruntung adalah calon yang diusung oleh partai. Karena masing - masing partai jelas telah memiliki jaringan hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, para calon tidak usah susah payah untu membuat tim sukses atau jaringan baru. Dan keuntungan lainnya adalah jaringan kader partai relatif lebih gampang dan solid untuk digerakan.

" Kesimpulanya, semakin populer calon yang maju di Pilkada, maka semakin kecil cost yang harus dikeluarkan. Dan sebaliknya, semakin tidak populer calon, maka akan makin tinggi cost politik yang harus dikeluarkan," tuturnya.

Dilain pihak, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Yogie Yaman Sentosa mengatakan hal serupa jika finansial merupakan kebutuhan politik yang bisa sangat menentukan. " Ya pengalamn di dua kali ikut tim pemenangan pilkada, uang sangat menentukan. Dalam arti itu bukan untuj money politik," kata Yogie.

Walaupun anggaran untuk atribut kampanye telah dibayar oleh negara, tetapi tidak secara menyeluruh. Yogie menjelaskan ada kebutuhan lain yang perlu dibiayai seperti membayar saksi di tiap-tiap TPS.

" Saksi itu mutlak harus di biayai. Dan jumlah TPS itu ada sekitar 2100 an. Belum juga untuk saksi di desa dan kecamatan. Paling sedikit untuk saksi harus dibayar Rp 200 ribu per orang. Jadi menurut saya, minimal calon harus menyiapkan anggaran Rp 10 M. Itu bisa uang pribadi maupun sponsor. Lalu, Kalau untuk wakilnya ya harus ada Rp 5 M minimal," tuturnya menambahkan. (Bay)