Ketua DPC PPP Kab Sumedang, H Doni Ahmad Munir (Net)

Doni unggul pada polling versi Hot News Sumedang

Sumedang-Memantau hasil poling Media Sosial HotNewssumedang.Blogspot.Com,  Senin (21/11) sampai jam 18.00 WIB, cukup menjadi perhatian masyarakat Sumedang. Dari sejumlah kandidat para  Bakal Calon Bupati pilihan masyarakat yang  tengah hangat dibicarakan jelang pilkada 2018 mendatang, poling   tertinggi saat ini diraih oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang, H Doni Ahmad Munir dengan perolehan 59 persen.

Posisi kedua ditempati oleh Kompol H Setya Widodo dengan jumlah perolehan  21 persen, dilanjut H Zainal Alimin 6 persen, Irwansyah Putra 6 persen, H Eka setiawan 2 persen, Moh Agung Anugrah 2 persen dan  Herman Suryatman 2 persen.

Poling ini sewaktu-waktu akan berubah sesuai dengan  antusias Masyarakat Sumedang yang menginginkan pemimpin terbaik untuk Kabupaten Sumedang. Sementara itu, Poling yang dilakukan oleh Hot News Sumedang ini, semata-mata bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Sumedang serta untuk para calon kandidat sendiri, melalui polling ini diharapkan akan menjadikan referensi dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas.( Asn )

Kadisdik Kab Sumedang, Sonson Nurikhsan bersama
Ketua PGRI Kab Sumedang, H Dedi Suhayat

Sonson : Guru harus semakin berkesan di Masyarakat

Sumedang - Siraman rohani diharapkan dapat menjadi penetrasi batin bagi para guru yang kesehariannya berkecimpung dengan dunia anai-anak dan kurikulum di sekolah.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Sonson Nurikhsan seusai menghadiri Resepsi  HUT  PGRI ke 71 tingkat Kabupaten Sumedang bersama KH Muhammad Ridwan di Bale Ratjih Natawidjaya, Kompleks Islamic Center, senin (21/11). " Hari ini kita jadikan momen terbaik untuk refreshing, agar mereka (guru.red) lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya kedepan," kata Sonson.

Ia menjelaskan, selain tabligh akbar, sesama guru dapat mempererat tali silaturrahmi yang mungkin selama ini tidak bisa mereka lakukan karena rutinitas di sekolah yang begitu padat. " Mudah-mudahan berdampak positif  bagi para guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Sumedang," katanya.

Ia berjanji, di ulang tahunnya yang ke 71,pelayanan Dinas Pendidikan terhadap para guru di Sumedang akan  lebih ditingkatkan lagi . Hal senada dikatakan Ketua PGRI Kabupaten Sumedang, H Dedi Suhayat S.Pd, M.Pd, kegiatan tabgigh akbar bagi para guru merupakan suatu kegiatan yang sangat baik. "Ketika berbicara masalah pembinaan karakter yang langsung disampaikan sang kiayi, sangat menyentuh hati," kata Dedi mewakili para guru .

Guru diharapkan tidak terlalu jenuh dengan rutinitas kegiatan belajar mengajar.

" Sekali-kali mereka harus mendengarkan tausiyah dari para tokoh agama atau ilmuwan yang akan menguatkan mentalitas diri guru itu sendiri," katanya.

Setelah menerima  pembekalan berbagai hal, baik secara religius atau secara keilmuan, para tenaga pengajar ini diharapkan  merasa lebih baik dari sebelumnya.

Ia berharap, diusianya yang ke 71 tahun, PGRI akan lebih eksis dan berkiprah sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa guru itu benar-benar sebuah profesi yang melaksanakan tuganya sesuai dengan peraturan yang ada.

" PGRI di Sumedang kedepan harus mampu  mengawal program-program pemerintah dalam bidang pendidikan mulai dari pusat hingga ke daerah," paparnya.

Khususnya, kata Dedi, Program Bupati yang  dalam hal ini Dinas Pendidikan, PGRI berjanji  akan selalu mendukungnya. (Asn)

Net. Illustrasi

FKDT Pertanyakan Insentive guru ngaji 

Sumedang - Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ) Kabupaten Sumedang,  Nuroni Octora, menyayangkan kebijakan Pemkab Sumedang  yang menghentikan insentif bagi para guru ngaji dan pengajar Madrasah Diniyah.

Padahal lembaga tersebut berperan dalam menyukseskan program pemerintah untuk  mewujudkan Sumedang Senyum Manis.

" Sejak tahun 2009, lembaga-lembaga diniyah  mendapatkan fasilitas insentif untuk  kesejahteraan para pengajarnya yang dikucurkan dari Pemkab," kata Nuroni, kemarin.

Namun, sejak tahun 2015 hingga sekarang, dana   tersebut  menjadi terputus, padahal kiprah  madrasah diniyah memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus. "  Para guru madrasah diniyah  itu  kebanyakan  non PNS, untuk penghidupan mereka  itu dari mana?" Tanya Nuroni.

Meskipun ada sumbangan dari murid, kata Nuroni,  hanya alakadarnya saja, tidak akan bisa menutupi kebutuhan hidup, sedangkan  setiap hari mereka harus mengajar di lembaga tersebut.  " Mudah-mudahan  kedepannya pemerintah dapat mengucurkan lagi dana untuk kesejahteraan mereka ," ujarnya.

Meskipun lembaga penerima uang harus memiliki payung hukum sesuai dengan peraturan keuangan, kata Nuroni, tetapi apakah pemerintah tidak punya cara lain agar mereka mendapatkan insentif ?. " Meskipun nilainya tidak terlalu besar, tatapi akan menjadi motifasi bagi para pengajar madrasah diniyah termasuk para guru ngaji. Mereka akan merasa diperhatika pemerintah," katanya.

Ia berharap pemerintah dapat memberi stimulan atau pemicu semangat mereka dalam membentuk karakter anak-anak menuju ke arah yang lebih baik. " Misalnya  melalui dana desa atau yang lainnya. Jangan sampai perhatian pemerintah terhadap keagamaan menjadi terhenti," paparnya.

Sedangkan, kata Nuroni, visi misi Sumedang adalah senyum manis. " Salah satunya menjadikan masyarakat yang agamis," tuturnya. (Asn)

Ketua DPD PAN Kab Sumedang, Ajat Sudrajat (Kanan)
bersama para kader melakukan diskusi dengan Ketua
KPUD Kab Sumedang, Asep Kurnia

PAN adakan diskusi dengan KPUD

Sumedang-Menjelang Pilkada 2018 mendatang, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumedang, melaksanakan sejumlah persiapan. Diantaranya mengadakan diskusi sekaligus sosialisasi Undang-undang Pilkada, Pileg dan Pilpres. Dalam kegiatan tersebut, ketua KPUD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, dijadikan sebagai pemateri dihadapan para kader PAN.

Ketua DPD PAN Kabupaten Sumedang, Ajat Sudrajat, membenarkan adanya kegiatan tersebut yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di kantor DPD PAN yang berada di jalan Kebonkol, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan. " Iya, kami sengaja melaksanakan kegiatan diskusi tersebut sebagai salah satu persiapan menyambut Pilkada nanti," katanya, Senin (21/11).

Selain itu, Ajat juga menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, DPD PAN juga turut membentuk sebuah tim untuk Pilkada mendatang. " Peserta yang hadir ini kan pengurus harian DPD dan Para Ketua DPC se Kabupaten Sumedang. Jadi sekalian di dalam acara ini kita adakan juga untuk persiapan pembentukan tim Pilkada DPD PAN. Bahkan kita juga akan mempersiapkan kader terbaik PAN untuk maju di Pilkada," ujar Ajat.

Ajat juga menerangkan, setelah sukses melakukan konsolidasi partai hingga ke tingkat bawah, DPD PAN siap memenangkan Pilkada 2018 mendatang. " Dengan terbentuknya struktur kepengurusan sampai tingkat Desa, maka PAN siap untuk memenangkan Pilkada 2018. Para pengurus dan Kader terus diberikan pelatihan & materi terkait Pilkada. Selanjutnya rekreutmen saksi yang ditargetkan selesai Maret 2017 untuk selanjutnya akan diberikan pelatihan - pelatihan untuk saksi," sebutnya. (Bay)

Ketua Dewan Pengupahan, Kab Sumedang, Jarkasih SH

Upah di Kabupaten Sumedang naik 8,25 persen

Sumedang - Pasca demo buruh di Induk Pusat Pemerintahan (IPP) kabupaten Sumedang beberpa waktu lalu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Sumedang, Jarkasih SH Menyampaikan, pihaknya memastikan bahwa kenaikkan upah di kabupaten Sumedang akan terealisasi. Namun, jumlahnya tidak seperti apa yang diharapkan oleh kaum buruh yakni mencapai angka 31% dari Upah Minimum Kerja (UMK) tahun 2016.

“ Karena berdasarkan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, perihal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2016,” kata Jarkasih, saat ditemui diruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Selain  itu, lanjut Jarkasih, Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan sebagai berikut, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 dan sesuai pasal 44 ayat 1 dan 2 PP no 78 tahun 2015 maka, penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menggunakan formula perhitungan upah minimum sesuai dengan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional atau pertumbuhan produk domestik bruto.


“Intinya, kenaikan upah yang nanti akan terealisasi mengacu pada sumber Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai surat Kepala BPS RI nomor B-245/BPS/1000/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yakni, Inflasi nasional sebesar 3,07% serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18%,” ujarnya.

Oleh sebab itu, terang Jarkasih, berdasarkan pasal 63 PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya pada tahun 2016 masih dibawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada tahun 2019.

“Sehingga, kenaikan upah buruh di sumedang pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 8,25%,”sebutnya.(Aln)

SD diwilayah tol Cisumdawu harus di relokasi

Net Illustrasi

Sumedang-Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukawening yang berlokasi di jalan Panyirapan Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara,  keberadaanya dikhawatirkan oleh orang tua murid dan sejumlah guru pengajar di sekolah tersebut. Pasalnya, sekolah tersebut terletak sangat dekat dengan mega proyek pembangunan TOL Cisumdawu.

"Memang sangat beresiko, jarak sekolahan dengan pembangunan proyek TOL Cisumdawu itu hanya beberapa meter saja dan sangat berbahaya dengan  aktivitas para murid-murid sekolah," ujar salah seorang wali murid, warga asal Desa Mekarjaya, Dadan (45), kemarin.

Ia berharap, pemerintah bisa merelokasi bangunan sekolah tersebut. Sementara itu, seorang guru SDN Sukawening, Agus D Lustriana, menyampaikan, keberadaan sekolah itu memang nantinya akan direlokasi. Namun, masih dalam proses pencarian lahan dan lokasi pengganti. "Kami berharap, proses relokasi secepatnya terealisasi agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar,"ujar Agus.

Selain itu, menyikapi persoalan tersebut Bupati Sumedang H. Eka Setiawan turut mengatakan, pihaknya membenarkan adanya beberapa sekolahan yang terkena oleh proyek TOL Cisumdawu. " Dalam waktu dekat, Saya akan segera membahas bersama-sama pihak terkait seperti, satker tol cisumdawu, pemkab sumedang dan dari unsur masyarakat," sebutnya.

Eka juga menyampaikan, Hal ini tidaklah mudah. Dikarenakan, segala sesuatunya harus di rencanakan dengan matang seperti pengadaan lahan pengganti dan bangunan sekolah baru. " Itu semua harus di musyawarahkan bersama. Saya harap, solusi yang terbaik semoga dapat di realisasikan" tuturnya. (Bay)