Anggaran kampanye pribadi nyampe 10 M ??

Illustrai

Sumedang - Financial merupakan salah satu penunjang bagi para kandidat calon bupati untuk bertarung di Pilkada 2018 mendatang. Dan jumlah kisaran yang diperlukanpun bukanlah sebuah nominal yang sedikit. Seperti yang disampaikan oleh ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumedang, Ajat Sudrajat, bahwa kebutuhan financial merupakan salah satu faktor yang bisa menentukan kemenangan.

" Kalau cost politik itu tentu sangat relatif. Besaran yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat jelas akan berbeda. Ada beberapa faktor yang menentukan, misalnya untuk tahap awal. Masing-masing calon harus mensosialisasikan diri supaya mendapatkan popularitas," katanya.

Ajat mencontohkan, kebutuhan untuk sosialisasi awal saja bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. " Dalam tahap ini misalnya, media yang dipake calon itu apa? Spanduk kah? Baliho kah? Media koran, televisi, bilboard atau yang lainnya. Contoh yang paling murah misalnya spanduk. Itu kan mau dipasang di 250 desa, dengan rincian 1 desa 1 spanduk. Bisa dihitung 1 spanduk Rp 75 ribu dikali 250 adalah Rp 18.750.000. Itu biaya spanduk nya saja, belum biaya pasang dan lain sebagainya," bebernya.

Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, Ajat menjelaskan, untuk tahapan sosialisasi saja minimal harus menyiapkan Rp 1M. Sementara untuk tahapan kampanye, anggaran bisa membengkak hingga 2 sampai 3 kali lipat. " Bandingan dengan jasa konsultan politik yang profesional. Pendampingan dan Surver untuk 6 bulan sekitar Rp 3 sampai Rp 5 M. Dan kalau dihitung selama 1 tahun bisa Rp 6-7M," sebutnya.

Sementara itu, politikus asal DPD PAN tersebut juga menilai kandidat yang beruntung adalah calon yang diusung oleh partai. Karena masing - masing partai jelas telah memiliki jaringan hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, para calon tidak usah susah payah untu membuat tim sukses atau jaringan baru. Dan keuntungan lainnya adalah jaringan kader partai relatif lebih gampang dan solid untuk digerakan.

" Kesimpulanya, semakin populer calon yang maju di Pilkada, maka semakin kecil cost yang harus dikeluarkan. Dan sebaliknya, semakin tidak populer calon, maka akan makin tinggi cost politik yang harus dikeluarkan," tuturnya.

Dilain pihak, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Yogie Yaman Sentosa mengatakan hal serupa jika finansial merupakan kebutuhan politik yang bisa sangat menentukan. " Ya pengalamn di dua kali ikut tim pemenangan pilkada, uang sangat menentukan. Dalam arti itu bukan untuj money politik," kata Yogie.

Walaupun anggaran untuk atribut kampanye telah dibayar oleh negara, tetapi tidak secara menyeluruh. Yogie menjelaskan ada kebutuhan lain yang perlu dibiayai seperti membayar saksi di tiap-tiap TPS.

" Saksi itu mutlak harus di biayai. Dan jumlah TPS itu ada sekitar 2100 an. Belum juga untuk saksi di desa dan kecamatan. Paling sedikit untuk saksi harus dibayar Rp 200 ribu per orang. Jadi menurut saya, minimal calon harus menyiapkan anggaran Rp 10 M. Itu bisa uang pribadi maupun sponsor. Lalu, Kalau untuk wakilnya ya harus ada Rp 5 M minimal," tuturnya menambahkan. (Bay)