Posisi Wakil Bupati, Erwan tunggu keputusan PPP

Erwan Setiawan

Sumedang-Partai pemenang Pilkada 2013 - 2018, DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang, terus menunggu DPC PPP Sumedang untuk menyiapkan calon wakil bupati Sumedang. Pasalnya, semakin lama tidak ada keputusan akan semakin mempersulit mewujudkan adanya seorang wakil yang akan membantu kinerja Bupati Sumedang, Eka Setiawan.

" Ya, kami saat ini pada posisi menunggu pengajuan calon dari PPP. Komunikasi sebetulnya sudah kami jalin dengan ketua PPP Kabupateb Sumedang, Pa H Doni A Munir. Tapi sampai saat ini beliau masih belum juga mengajukan calon dari PPP," kata kandidat Cawabup asal partai Demokrat, Erwan Setiawan, ketika dihubungi.

Erwan menjelaskan, walaupun dirinya telah direkomendasikan menjadi kandidat cawabup oleh Demokrat, namun tetap masih terganjal oleh keputusan yang belum diambil oleh partai pemenang lainnya (PPP). " Jabatan itu amanah, kalau memang amanah itu belum datang, ya kita tidak bisa memaksakannya," sebutnya.

Dengan belum diambil keputusan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang, H Doni A Munir, hal tersebut dinilai Erwan bahwa PPP tidak menghendaki adanya Wakil Bupati di sisa akhir periode pemerintahan Eka Setiawan. " Berarti PPP tidak mau ada wakil Bupati untuk sisa jabatan periode 2013 - 2018 ini. Coba tanyakan langsung ke pak Donny ketua PPP Sumedang," ujar Erwan.

Erwan juga menegaskan, dengan kondisi saat ini yang belum ada kesepakatan dari Demokrat dan PPP, khawatir malah akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, anak dari Manager Persib, H Umuh Muchtar tersebut seakan memberikan kode kepada PPP dengan mengatakan ' Jabatan itu amanah '. Bahkan ia juga menyarankan untuk mengikuti aturan sesuai instruksi atau Surat dari Mendagri.

" Ya sepertu yang kita ketahui bersama bahwa bupati dan wakil Bupati Sumedang periode 2013 - 2018, itu diusung oleh Partai Demokrat dan PPP. Dan sekarang jabatan wakil Bupati kosong. Ya otomatis itu merupakan jatah milik Partai Demokrat dan PPP, karena pak Bupati sekarang kan dari birokrat. Tapi, kalau sama-sama ngotot ya nggak akan ada akhirnya dan yang akan dirugikan adalah masyarakat sumedang itu sendiri. Sekarang tinggal ikuti saja sesuai instruksi dari mendagri, laksanakan itu, kenapa PPP musti takut, " tuturnya. (Bay)