Tanpa Wakil, Eka akan One Men Show

Bupati Sumedang, Eka Setiawan

Sumedang - Kekosongan wakil bupati Sumedang saat ini, memang menjadi sorotan tajam sejumlah politisi daerah Kabupaten Sumedang. Lamanya kekosongan tersebut, tidak luput dari kaca mata politik bahwa Eka Setiawan akan maju di Pilkada 2018 mendatang.

" Kalau dilihat dari segi politik, kekosongan wakil bupati sampai hari ini memang belum ada titik terang. Melihat kondisi pa Eka yang kemungkinan besar akan maju di Pilkada nanti, memang ini bisa dikatakan sebuah strategi politik untuk memuliskan beliau di pilkada nanti," kata salah satu politisi asal DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumedang, Deden Doni.

Deden Doni juga memaklumi, jika saat ini tampak terlihat Eka Setiawan lebih memilih untuk One Men Show dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Sumedang. " Jika memang pa Eka ingin One men show, ya tidak masalah. Karena dengan hadirnya sosok lain yang mendampingi beliau, jelas pa Eka memang akan terganggu. Dibilang jika ada unsur takut, mungkin pa Eka juga ada ketakutan untuk tersaingi dengan 2 kandidat dari Demokrat dan PPP," ujarnya.

Diluar dari pada itu, Deden Doni yang juga anggota komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, Bupati harus segera mengambil sikap untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Karena dengan kekosongan tersebut, hanya memperlambat lajunya kinerja pemerintah.

" Ini lebih memandang kepada kepentingan masyarakat umum di Sumedang. Karena apa, dengan kepemimpinan yang sekarang kita punya agenda perubahan 2017 dan murni 2018. Artinya ini di tingkat lobi kita kekurangan anggaran depisit APBD Sumedang. Dan dengan pengisian wakil bupati, sangat yakin bisa mendongkrak itu. Karena kan sekarang bupati kerja sendiri. Apakah mungkin, dengan mengcover secara letak geografis atau wilayah terus bisa menyelesaikan permasalahan Kabupaten Sumedang, dengan sendiri itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita perlu pengisian wakil bupati," tuturnya.

Selain hanya memperlambat jalannya roda pemerintahan, dampak terburuk akan terjadi pada pelayanan terhadap masyarakat Sumedang. " Dengan ini dibiarkan kosong, dari segi pelayanan pun sangat memprihatinkan. Artinya, ini perlu kerja sama dan kerja bareng antara bupati dan wakil bupati. Saya harap pengisian kekosongan wakil bupati ini bisa segera, saya tidak pedulu siapa yang akan mengisi. Jika melihat secara aturan, yang mengisi adalah partai pengusung, baik di Demokrat maupun PPP, itu yang penting ini di isi. Dan itu demi memaksimalkan pelayanan dimasyarakat," tutur Deden Doni menambahkan. (Bay)

Irwansyah akan perjuangkan nasib KONI

Ketua DPRD Kab Sumedang, Irwansyah Putra (tengah)

Sumedang-Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra, siap untuk memperjuangkan nasib KONI hingga tingkat pusat. Hal tersebut mengacu kepada anggaran KONI Kabupaten Sumedang yang dinilai minim sehingga memiliki sejumlah kekurangan dalam sarana dan prasarananya. 

" Kalau misalnya anggarannya memadai, sarana dan prasarana juga itu akan terwujud.  Fasilitas yang rusak bisa diperbaiki, yang tidak ada bisa kita adakan," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Irwansyah berjanji akan terus memperjuangkan nasib KONI. " Kalau dari APBD tidak bisa di serap, ya kita akan upayakan ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat. Dan kita siap untuk perjuangkan itu," ujar Irwansyah.

Sebelumnya, mantan Ketua KONI Kabupaten Sumedang, Ence Lemi, meminta agar pemerintah bisa memperhatikan nasib KONI yang selalu berkutat dengan anggaran minim. Sementara, Kabupaten Sumedang terbilang kaya akan atlet berprestasi.

" Memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh mantan ketua umum KONI Sumedang kemarin, berkaitan dengan masalah support anggaran, oleh pemerintah daerah maupun oleh DPRD. Kedepan kita akan duduk bersama untuk mengkaji kaitan masalah anggaran yang ada dari APBD Kabupaten Sumedang untuk KONI. Nanti akan kita bahas, berapa anggaran yang dianggap layak untuk meningkatkan prestasi atlit yang ada di Kabupaten Sumedang ini," tuturnya.

Disisi lain, Irwansyah juga turut apresiasi atas terpilihnya H Ali Badjri sebagai ketua KONI Kabupaten Sumedang Sumedang. Dan ia berharap, dengan kepemimpinan baru, bidang olah raga di Kabupaten Sumedang akan terus berkembang pesat. " Kita memiliki sebuah keyakinan kalau apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan KONI sebelumnya ini, itu baik. Dan kedepan, kita memiliki sebuah keyakinan kalau pasti lebih baik lagi," sebutnya. (Bay)

Posisi Wakil Bupati, Erwan tunggu keputusan PPP

Erwan Setiawan

Sumedang-Partai pemenang Pilkada 2013 - 2018, DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang, terus menunggu DPC PPP Sumedang untuk menyiapkan calon wakil bupati Sumedang. Pasalnya, semakin lama tidak ada keputusan akan semakin mempersulit mewujudkan adanya seorang wakil yang akan membantu kinerja Bupati Sumedang, Eka Setiawan.

" Ya, kami saat ini pada posisi menunggu pengajuan calon dari PPP. Komunikasi sebetulnya sudah kami jalin dengan ketua PPP Kabupateb Sumedang, Pa H Doni A Munir. Tapi sampai saat ini beliau masih belum juga mengajukan calon dari PPP," kata kandidat Cawabup asal partai Demokrat, Erwan Setiawan, ketika dihubungi.

Erwan menjelaskan, walaupun dirinya telah direkomendasikan menjadi kandidat cawabup oleh Demokrat, namun tetap masih terganjal oleh keputusan yang belum diambil oleh partai pemenang lainnya (PPP). " Jabatan itu amanah, kalau memang amanah itu belum datang, ya kita tidak bisa memaksakannya," sebutnya.

Dengan belum diambil keputusan oleh ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang, H Doni A Munir, hal tersebut dinilai Erwan bahwa PPP tidak menghendaki adanya Wakil Bupati di sisa akhir periode pemerintahan Eka Setiawan. " Berarti PPP tidak mau ada wakil Bupati untuk sisa jabatan periode 2013 - 2018 ini. Coba tanyakan langsung ke pak Donny ketua PPP Sumedang," ujar Erwan.

Erwan juga menegaskan, dengan kondisi saat ini yang belum ada kesepakatan dari Demokrat dan PPP, khawatir malah akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, anak dari Manager Persib, H Umuh Muchtar tersebut seakan memberikan kode kepada PPP dengan mengatakan ' Jabatan itu amanah '. Bahkan ia juga menyarankan untuk mengikuti aturan sesuai instruksi atau Surat dari Mendagri.

" Ya sepertu yang kita ketahui bersama bahwa bupati dan wakil Bupati Sumedang periode 2013 - 2018, itu diusung oleh Partai Demokrat dan PPP. Dan sekarang jabatan wakil Bupati kosong. Ya otomatis itu merupakan jatah milik Partai Demokrat dan PPP, karena pak Bupati sekarang kan dari birokrat. Tapi, kalau sama-sama ngotot ya nggak akan ada akhirnya dan yang akan dirugikan adalah masyarakat sumedang itu sendiri. Sekarang tinggal ikuti saja sesuai instruksi dari mendagri, laksanakan itu, kenapa PPP musti takut, " tuturnya. (Bay)

Akur ajak revolusi mental dalam politik

Ketua KPUD Kab Sumedang, Asep Kurnia

Sumedang-Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang, terus berupaya untuk menerapkan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Khususnya dalam meminimalisir money politik yang kini tengah menjadi penyakit kronis di seluruh daerah.

Dalam era pemerintahannya saat ini, Joko Widodo yang mengambil tag line Revolusi Mental, diharapkan bisa diterapkan di pendidikan politik saat ini. Hal tersebut dinyatakan oleh ketua KPUD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, selepas menghadiri acara maulid nabi di Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara.

" Waktu itu, pa Jokowi mendeklarasikan harus ada Revolusi mental. Salah satunya yang harus disampaikan terhadap masyarakat dalam pendidikan politik ini diantaranya menghilangkan pandangan pragmatisme. Dan itu terus kami sampaikan kepada masyarakat," katanya.

Dalam sosialisasinya, Akur mengingatkan kepada masyarakat, agar bisa cerdas memilih calon pemimpin. Baik ditingkat terendah hingga ke tingkat tertinggi. " Masyarakat harus cerdas memilih. Artinya jika mereka menginginkan pemimpin kedepan yang bisa memperhatikan masyarakat ya berarti mereka jangan hanya sekedar melihat materinya saja. Jangan sampai ada istilah cilok dikecapan (dicolok dibere gocapan, red). Kalau bisa, kita sebagai muslim, bagusnya dengan istikhoroh dulu," ujar Akur.

Selain itu, agar kita bisa memilih pemimpin yang baik, hal lainnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah konsentrasi yang baik. Dengan berkonsentrasi, masyarakat akan lebih memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. " Kalau pemimpinnya salah, ya masyarakatnya harus benar. Konsentrasi menjadi salah satu hal yang penting juga. Tadi sudah disimulasikan, dan hasilnya masih banyak yang belum bisa konsentrasi. Jadi apa yang harus dilakukan dengan tepat, malah jadi tidak tepat," sebutnya.

Hal terakhir yang disampaikan oleh Akur adalah bagai mana cara menyikapi perkembangan teknologi yang saat ini sudah kerap dijadikan kampanye. " Masyarakat juga harus pintar menggunakan teknologi. Jika masyarakatnya cerdas dalam menggunakan teknologi saat ini, justru sebetulnya media sosial juga bagus untuk melakukan pendidikan politik di masyarakat," tuturnya. (Bay)

Polres Sumedang akan segera gelar oprasi lilin lodaya 2016

kabag Ops Polres Sumedang, Kompol Setya Widodo

Sumedang-Polres Sumedang telah melakukan sejumlah persiapan dalam pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2016, dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2016 dan tahun baru 2017. Beberapa persiapan tersebut diantaranya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penting mulai dari hari Rabu (14/12) kemarin.

" kemarin kita telah melaksanakan Rapat Kordinasi secara internal yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumedang. Selain itu, pak Kapolres juga sudah melakukan Rapat koordinasi Lintas Sektoral Tingkat Propinsi Jawa Barat di Polda Jabar baru-baru ini," kata Kabag Ops Polres Sumedang, selaku pengendali oprasi, Kompol Setya Widodo.

Kompol Setya Widodo juga menerangkan, Pada hari Senin (19/12) dan Selasa (20/12), dirinya bersama para Kasat Fungsi Polres Sumedang akan melaksanakan kegiatan Latihan Pra Operasi di Polda Jabar. Sementara Rabu (21/12), akan dilaksanakan rapat koordinasi tingkat Kabupaten Sumedang di Mapolres Sumedang dengan melibatkan lintas Sektoral yang ada di wilayah hukum Polres Sumedang.

" Setelah rapat, sore harinya kita akan melaksanakan Latihan Pra Operasi tingkat Polres Sumedang. Besoknya, kita akan melaksanakan apel gelar pasukan kesiapan operasi Lilin Lodaya 2016 di halaman  Mapolres Sumedang. Dan pada malam harinya, mulai pergeseran personil Operasi Lilin Lodaya 2016 ke Pos-pos yang telah ditentukan," sebutnya.

Sasaran dalam pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2016, adalah melaksanakan pengamanan warga masyarakat yang akan merayakan natal 2016 dan tahun baru 2017   pada tempat-tempat ibadah. " Selain tempat ibadah, karena bersamaan dengan hari libur panjang maka Polres Sumedang juga menempatkan personil-personilnya untuk mengamankan tempat-tempat hiburan, tempat wisata dan tempat-tempat lain yang biasa dimanfaatkan untuk merayakan pergantian tahun 2016 ke 2017," kata Setya Widodo.

Sementara itu, wilayah hukum Polres Sumedang memiliki 20 titik tempat ibadah kaum kristiani  yang terdiri dari 6 gereja dan 12 gedung atau rumah yang dimanfaatkan untuk ibadah. Selain tempat ibadah, ada beberapa titik tempat-tempat hiburan dan wisata yang masuk dalam pantauan kepolisian. Diantaranya Cafe Rossa, Hari ringan, Pesona, Kampung  Toga, Batu Dua, Cipanas Buahdua, Cipanas Conggeang, Waduk Jatigede, Pusat kota Sumedang, Perkemahan Kiarapayung, Jatos dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat pada pergantian tahun.

" Polres Sumedang dalam pelaksanaan Operasi ini telah menerjunkan 584 personil. Dan oprasi ini akan dilaksanakan selama 10 hari mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai tanggal 1 Januari 2017. Kita akan mendirikan 1 Pos Pengamanan Terpadu di Alun-alun Sumedang , 1 Pos pelayanan di Jatinangor dan 5 Pos Pengamanan yang tersebar di 5 titik yaitu di Tanjungsari, Cimanggung, Sumedang Utara, Cimalaka dan Wado," tuturnya. (Bay)

Cabup yang melanggar aturan pembiayaan kampanye, akan dapat punishment

Ketua KPUD Kab Sumedang, Asep Kurnia

Sumedang-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang menerangkan, Pengaturan cost politik dalam regulasi undang-undang pemilu, sudah diatur bahwa setiap pasangan calon dibolehkan menerima dana kampanye. Dana yang dimaksud tersebut bisa digunakan untuk membiayai aktifitas para kandidat bakal calon selama kegiatan pencalonan, termasuk membiayai kegiatan kampanye.

" Nantikan ada istilah biaya sumbangan, dan itu diperbolehkan selama itu benar dana sumbangan. Asal jangan memanipulasi, misalnya orangnya tidak nyumbang, tapi disebut nyumbang. Itu sama saja dengan memalsukan identitas penyumbang. Atau melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan atau menerima dari pihak lain yang tidak sah atau APBD. Oleh karena itu mereka akan terkena sangsi dengan harus mengembalikan dana tersebut kepada negara," kata ketua KPUD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia.

Adapun ketentuan dana bantuan kampanye dari perorangan, telah ditentukan nilainya oleh peraturan KPU. " Bantuan dari perorangan dan sumbangan pihak lain besarnya maksimal Rp 75 juta. Dan itu tidak dibatasi jumlah perorangan yang menyumbangnya. Kalau dari Parpol atau gabungan parpol, kelompok atau badan hukum swasta, itu maksimal Rp 750 juta," ujarnya.

Asep Kurnia juga menjelaskan, semua data penyumbang untuk kepentingan kampanye para calon, harus dilaporkan kepada KPU. " Semuanya dilaporkan ke KPU, lalu akan di audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Jadi setiap penyumbang itu harus melampirkan identitas yang jelas," sebutnya. (Bay)

Sat Narkoba polres sumedang tuai peringkat ke 6 di Polda Jabar dalam pengungkapan narkoba

Kasat Narkoba Polres Sumedang, AKP idan Wahyudin

Sumedang - Jumlah kasus penyalah gunaan narkoba di Kabupaten Sumedang ditahun 2016 terbilang meningkat. Sebelumnya, ditahun 2015, Sat Narkoba Polres Sumedang berhasil mengungkap 30 kasus, 37 jumlah tersangka dan 37 P21 (Berkas yang telah diserahkan ke kejaksaan). Dari 30 kasus tersebut, Polres Sumedang telah menahan sejumlah barang bukti diantaranya 9,35 gram Shabu, 66,67 gram Ganja, 195 butir Riklona, 123 butir Alprazolam, 61 butir Merlopam, 50 butir Opizolam, 296 butir Diazepam, 20 butir Calmlet dan miras berbagai merk sebanyak 2883,88 liter.

" Untuk tahun 2016 ini memang kita ada sedikit kenaikan, " kata Kapolres Sumedang AKBP Agus Iman Rifai melalui Kasat Narkoba, AKP Idan Wahyudin.

Di tahun 2016 sekarang, AKP Idan menyatakan adanya peningkatan sebanyak 2 kasus. Yang semula di tahun 2015 kemarin terjadi 30 kasus, tahun 2016 ini menjadi 32 kasus. " dari 32 kasus ini kita tangkap 50 tersangka dan 45 yang sudah P21. Kita juga berhasil mengamankan 24,18 gram Shabu, 70,37 gram Ganja, 5 butir Extasy, dan sekitar 1071 butir Psytropika yang berbeda merk," ungkapnya.

Dari 50 tersangka, beberapa diantaranya adalah anak dibawah umur atau pelajar sekolah. Dan bagi para tersangka dibawah umur, Polres Sumedang melakukan Dipersi atau rehabilitasi. " Jadi dari keseluruhan inu, para pelaku rata-rata ditangkap diwilayah yang memang riskan banyak terjadi penyalah gunaan narkoba. Yang paling rentan narkoba itu di Wilayah Jatinangor, Tanjungsari, Pamulihan, Sumedang Kota dan Cimalaka," sebutnya.

Dari banyaknya kasus yang telah diungkap oleh Sat Narkoba Polres Sumedang, menjadi catatan baik bagi kepolisian di Polda Jawa Barat. Hal tersebut terbukti bahwa tahun ini Polres Sumedang meraih peringkat ke 6 di Polda Jawa Barat dalam pengungkapan kasus Narkoba. Untuk mempertahankan penghargaan tersebut, Sat narkoba polres Sumedang akan terus berupaya menekan penyebaran dan penggunaan narkoba.

" Dengan adanya peningkatan di tahun ini kita akan melakukan binluh, baik ke sekolah, kemudian perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan seperti karang taruna dan ormas. Kita akan berikan pembinaan dan cari informasi diwilayahnya apabila ada pengguna narkoba. Hal itu penting untuk mencegah agar bisa berkurangnya penyalahgunaan narkoba," tuturnya.

Tak hanya itu, jelang akhir tahun, Sat Narkoba Polres Sumedang akan melakukan oprasi agar bisa mencegah beredarnya miras ataupun oplosan. " Antisipasi hadapi pergantian tahun, kita akan menyebar anggota agar jangan masuk miras ke wilayah Sumedang. Bahkan kita akan adakan razia minuman oplosan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya menambahkan. (Bay)

Yana: Sistem Politik kita masih berkarakter High Cost Politic

Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, Yana Flandriana

Sumedang - Cost politik yang tinggi merupakan suatu tanda lemahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang terjebak dengan politik Citra semata. Hal tersebut diutarakan oleh ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, Yana Flandriana.

" Sistem politik di kita saat ini memang masih berkarakter high cost politic (politik berbiaya tinggi). Kenapa itu bisa terjadi ? Salah satu penyebabnya adalah karena tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih relatif rendah," katanya.

Dengan pandangan masyarakat seperti demikian, akan menunjukan bahwa siapa yang don juan, dia yang akan dipilih oleh masyarakat. " Otomatis dengan karakter yang demikian, berlaku pakem siapa yang lebih mampu mencitrakan dirinya baik di masyarakat, memiliki peluang besar untuk meraih simpati masyarakat," ujar Yana.

Namun demikian, Yana juga tidak menampik jika finansial tebal dibutuhkan untuk menaikan popularitas dan elektabilitas kandidat yang akan diusung. Karena untuk menaikan popularitas, butuh perangkat media. " Di satu sisi pencitraan ini tentu saja tidak akan efektif tanpa didukung perangkat - perangkat nya termasuk media, baik media lini atas ataupun bawah. Dan kita tahu untuk menyiapkan perangkat-perangkat media ini, tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan nantinya akan berimbas ke cost politic yang juga tidak sedikit yang harus disiapkan oleh kandidat," tuturnya.

Oleh karena itu, dalam menggunakan anggaran politik, para kandidat harus bisa cermat dalam pengeluarannya. Sehingga, akan menekan angka pengeluaran yang tidak terlalu besar. " Saya pikir bukan kepada berapa cost politic yang harus dikeluarkan. Tetapi seberapa efektif perangkat media yang digunakan. Yang patut diperhatikan juga jangan sampai para kandidat ini dengan cost politic yang besar mereka mampu membangun pencitraan yang baik di masyarakat dan akhirnya mendapatkan simpati dengan memenangkan Pilkada. Tapi pada saat jabatan ini sudah dipegang mereka kosong, tak mempunyai program yang jelas untuk dikerjakan. Akhirnya kalau sudah demikian yang banyak dirugikan kembali lagi adalah masyarakat," bebernya.

Politikus asal partai Islam tersebut juga mengatakan, walaupun biaya untuk alat peraga kampanye sudah dianggarkan, namun secara individu juga tetap butuh biaya tambahan. " ya walaupun dengan aturan PKPU sekarang alat peraga kampanye kandidat disiapkan oleh KPU, jelas ini sangat membantu. Tapi tetap, saya pikir tim kampanye kandidat nantinya akan menyiapkan sendiri juga perangkat-perangkat media yang lebih efektif untuk menaikan citra kandidatnya," tuturnya menambahkan. (Bay)

Anggaran kampanye pribadi nyampe 10 M ??

Illustrai

Sumedang - Financial merupakan salah satu penunjang bagi para kandidat calon bupati untuk bertarung di Pilkada 2018 mendatang. Dan jumlah kisaran yang diperlukanpun bukanlah sebuah nominal yang sedikit. Seperti yang disampaikan oleh ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumedang, Ajat Sudrajat, bahwa kebutuhan financial merupakan salah satu faktor yang bisa menentukan kemenangan.

" Kalau cost politik itu tentu sangat relatif. Besaran yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat jelas akan berbeda. Ada beberapa faktor yang menentukan, misalnya untuk tahap awal. Masing-masing calon harus mensosialisasikan diri supaya mendapatkan popularitas," katanya.

Ajat mencontohkan, kebutuhan untuk sosialisasi awal saja bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. " Dalam tahap ini misalnya, media yang dipake calon itu apa? Spanduk kah? Baliho kah? Media koran, televisi, bilboard atau yang lainnya. Contoh yang paling murah misalnya spanduk. Itu kan mau dipasang di 250 desa, dengan rincian 1 desa 1 spanduk. Bisa dihitung 1 spanduk Rp 75 ribu dikali 250 adalah Rp 18.750.000. Itu biaya spanduk nya saja, belum biaya pasang dan lain sebagainya," bebernya.

Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, Ajat menjelaskan, untuk tahapan sosialisasi saja minimal harus menyiapkan Rp 1M. Sementara untuk tahapan kampanye, anggaran bisa membengkak hingga 2 sampai 3 kali lipat. " Bandingan dengan jasa konsultan politik yang profesional. Pendampingan dan Surver untuk 6 bulan sekitar Rp 3 sampai Rp 5 M. Dan kalau dihitung selama 1 tahun bisa Rp 6-7M," sebutnya.

Sementara itu, politikus asal DPD PAN tersebut juga menilai kandidat yang beruntung adalah calon yang diusung oleh partai. Karena masing - masing partai jelas telah memiliki jaringan hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, para calon tidak usah susah payah untu membuat tim sukses atau jaringan baru. Dan keuntungan lainnya adalah jaringan kader partai relatif lebih gampang dan solid untuk digerakan.

" Kesimpulanya, semakin populer calon yang maju di Pilkada, maka semakin kecil cost yang harus dikeluarkan. Dan sebaliknya, semakin tidak populer calon, maka akan makin tinggi cost politik yang harus dikeluarkan," tuturnya.

Dilain pihak, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Yogie Yaman Sentosa mengatakan hal serupa jika finansial merupakan kebutuhan politik yang bisa sangat menentukan. " Ya pengalamn di dua kali ikut tim pemenangan pilkada, uang sangat menentukan. Dalam arti itu bukan untuj money politik," kata Yogie.

Walaupun anggaran untuk atribut kampanye telah dibayar oleh negara, tetapi tidak secara menyeluruh. Yogie menjelaskan ada kebutuhan lain yang perlu dibiayai seperti membayar saksi di tiap-tiap TPS.

" Saksi itu mutlak harus di biayai. Dan jumlah TPS itu ada sekitar 2100 an. Belum juga untuk saksi di desa dan kecamatan. Paling sedikit untuk saksi harus dibayar Rp 200 ribu per orang. Jadi menurut saya, minimal calon harus menyiapkan anggaran Rp 10 M. Itu bisa uang pribadi maupun sponsor. Lalu, Kalau untuk wakilnya ya harus ada Rp 5 M minimal," tuturnya menambahkan. (Bay)

Irwansyah minta Apel Nasional Nusantara Bersatu jangan hanya sebatas ceremonial

Sumedang - Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra, meminta kepada masyarakat yang mengikuti Apel Nasional Nusantara Bersatu di alun-alun Kabupaten Sumedang, agar tidak menjadikan moment tersebut hanya sebatas ceremonial saja. Melainkan harus bisa menanamkan jiwa nasionalisme untuk bisa menjaga kedamaian serta kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

" Kita berharap, kalau kegiatan ini sifatnya bukan ceremonial belaka. Jadi harus ada rasa yang harus kita tanamkan dilubuk hati kita yang paling dalam. Negara ini indah dengan keberagaman, luar biasa indah," kata Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra selepas melaksanakan Apel tersebut, Rabu (30/11).

Irwansyah menerangkan, negara indonesia merupakan negara yang indah. Dengan keanekaragaman yang berbeda-beda, namun bisa hidup berdampingan. " Nah ini yang harus bisa kita perbaharukan, negara luar saja ingin belajar kepada negara kita. Kenapa di indonesia bisa aman, tentram dan tertib. Padahal suku, bahasa dan agamanya berbeda. Tapi, kita bisa hidup dengan aman tentram dan sejahtera," ujarnya.

Oleh karena itu, Ia juga berpesan, agar masyarakat bisa terus melestarikan kebhineka tunggal ika an hingga ke anak cucu. " Saya berharap kepada seluruh masyarakat kabupaten Sumedang, mudah-mudahan keberagaman ini bisa dipertahankan sampai ke anak cucu kita nanti," sebut Irwansyah.

Sementara itu, adanya keterkaitan apel tersebut dengan aksi bela islam jilid 3, Irwansyah menilai masyarakat harus cerdas mengartikannya. Dan ia pun tidak menghalangi bagi para umat muslim untuk berangkat ke Jakarta. " Yang namanya aksi damai itu dibenarkan, jadi itu tidak apa-apa. Silahkan teman-teman berjuang, berangkat kesana dan berdoa di Jakarta. Dan kita yang berada di Kabupaten Sumedang juga berdoa disini. Ini semuanya akan menjadi indah, dan saya percaya itu," tuturnya menambahkan. (Bay)

DPD PAN akan buka lowongan jadi Caleg

Sumedang - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumedang akan segera melakukan pencarian kader untuk diikutkan dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang. Hal tersebut dikatakan langsung oleh ketua DPD PAN Kabupaten Sumedang, Ajat Sudrajat.

" Saat ini kami sedang menggodog sistem pencalegan dini. Dan kalau tim nya sudah terbentuk, nanti setelah proses penjaringan internal, maka akan dibuka ke masyarakat. Kita akan umum kan ini untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang mau nyaleg dari PAN," katanya, Rabu (30/11).

Setelah mekanisme nya dibuat, Ajat mengatakan jika hasilnya akan dipublikasikan ke media. Sehingga sosialisasi pencalegan dapat tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat.

" Ya dengan ini tujuannya untuk mencari calon anggota legislatif, baik dari kader, masyarakat ataupun tokoh untuk di Pileg 2019 nanti. Persiapan kan tetap harus dari sekarang," ujarnya.

Setelah selesai melakukan penjaringan, lanjut Ajat, DPD PAN Kabupaten Sumedang akan melakukan tahapan kedua, yakni memberikan pelatihan kepada para kader yang telah terjaring. " Mereka-meteka yang lolos dalam penjaringan, akan diberikan pelatihan-pelatihan dan wajib turun ke masyarakat sampai nanti waktinya Pileg di 2019," sebutnya.

Melalui metode seperti tersebut, DPD PAN berkeyakinan akan bisa mendapatkan kader-kader terbaik yang merupakan pilihan dari masyarakat. " Dengan begitu, masyarakat akan bisa melihat, menilai bahkan bisa juga memberikan masukan terhadap caleg-caleg yang diusung oleh PAN. Jadi, apapun hasil revisi UU Pileg nanti, PAN akan tetap menerapkan sistem suara terbanyak," tuturnya. (Bay)

DPRD tekan pemda relokasi 4 SD di wilayah proyek cisumdawu

Sumedang-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra, mendorong kepada pemerintah agar empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada di wilayah lahan Tol Cisumdawu, sebaiknya segera direlokasi. Pasalnya, dengan keberadaan yang berada di sekitar mega proyek tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.

" Ya kasian mereka harus belajar dengan kondisi yang terganggu oleh aktifitas proyek tersebut. Terlebih, aktivitas pelajar yang berada dilahan proyek Tol tersebut sangat riskan, ditambah lalu lalang kendaraan besar yang berada di proyek Tol tersebut menjadi hal yang dikhawatirkan oleh semua pihak, terutama orang tua murid,'' katanya kepada Sumedang Ekspres pasca upacara peringatan HUT Korpri ke-45.

Irwansyah pun turut meminta, agar pihak yang terkait jangan diam saja, seolah kekhawatiran masyarakat tidak di respon dengan segera. " Saya jelas berharap persoalan ini tidak menjadi berlarut-larut. Masyarakat hanya ingin kenyamanan dalam proses kegiatan belajar para anak-anaknya," ujar Irwansyah.

Di tempat terpisah, Kepala bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang, Unep Hidayat, mengatakan, pihaknya belum membahas secara intens dengan pihak Satker Tol dan pihak lainnya terkait persoalan yang terjadi di wilayah tersebut.

" Sampai saat ini, lahan penggati untuk empat SD yang berlokasi di atas lahan Tol Cisumdawu tersebut  masih belum jelas, " sebutnya.

Unep juga mengatakan, langkah sementara yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Sumedang, sebelum terealisasinya bangunan sekolah baru, sejumlah siswa dari 4 SD tersebut akan di titipkan di sekolah-sekolah terdekat." Nanti antisipasi untuk menangani ke 4 sekolah yang berada di wilayah proyek, kemungkinan akan kita titipkan di sekolah-sekolah yang terdekat," tuturnya. (Bay)

PDI akan Koalisi?

Sumedang - Peraih kursi terbanyak di Legislatif, PDI Perjuangan diprediksi tetap akan berkoalisi dengan parpol lain. Hal tersebut dilihat dari ambisinya untuk bisa memenangkan Pilkada 2018. Dengan kata lain, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang akan selalu terbuka dengan partai manapun demi meraih kemenangan di pertarungan Pilkada 2018 mendatang.

" Kita lihat situasi dan kondisi nanti. PDIP itu adalah partai terbuka. Dan membangun daerah itu tidak bisa dengan sendirian," Kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra

.

Irwansyah yang pada konsolidasi partai beberapa waktu lalu, mengemban amanat penting dari para kader untuk bisa memenangkan pilkada nanti. Ia ditunjuk dan dipercaya oleh seluruh PAC untuk maju menjadi Bupati Sumedang kedepan. "Kita akan bersama-sama berjuang untuk memenangkan Pilkada di 2018 nanti, baik Pilkada Bupati Sumedang ataupun dalam Pilkada Gubernur Jawa Barat. Dan semua itu tergantung soliditas partai juga. Mudah-mudahan kita akan selalu kompak untuk meraih kemenangan itu," ujarnya.

Sementara itu, Irwansyah, masih belum bisa membuka partai mana yang sudah melakukan komunikasi politik dengannya. Bahkan ia juga masih menutupi siapa yang akan mendampinginya untuk maju di Pilkada. " Ya nanti saja, sekarang masih belum waktunya. Kita fokus kerja saja dulu untuk saat ini," sebut Irwansyah. (Bay)

Polres tetapkan siaga 1 jelang aksi damai 212

Sumedang-Menjelang aksi damai 2 Desember mendatang, Kepolisian RI sudah menetapkan siaga satu untuk seluruh wilayah Indonesia.     Dengan demikian, Wakapolres Sumedang, Komisaris Polisi Rendra Okta Dhinata, meminta masyarakat dan semua pihak bisa mengantisipasi perilaku tindakan anarkis. Kemudian jangan sampai ada upaya memecah belah bangsa serta gangguan kantibmas.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kompol Rendra, pada apel Kontijensi di lapangan upacara Mako Polres Sumedang, Selasa (29/11). Apel yang digelar pada pagi tadi, merupakan salah satu upaya untuk antisipasi jelang aksi unras 212. Dan kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 600 orang, diantaranya dari Pemda Kabupaten Sumedang, unsur Sub Denpom,Yonif 301, Satpol PP, pemadam kebakaran, unsur MUI, unsur Kemenag dan para Kapolsek.

" Apel tadi dipimpin langsung oleh pa Wakapolres, dikarenakan pa Kapolres sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Semua yang hadir disini ada sekitar 600 orang dari berbagai unsur pemerintahan Kabupaten Sumedang," kata Kabag Ops Polres Sumedang, Kompol Setya Widodo yang menjadi perwira upacara.

Setya Widodo juga mengatakan, apel yang digelar tersebut, adalah bentuk gabungan operasi kontijensi 2016. Tujuannya agar bisa menganstisipasi keamanan pada unjuk rasa bela islam jilid 3.  " Semua unsur harus mendukung upaya preventif," ujar Setya Widodo.

Sementara itu, ia juga menuturkan, dari data yang didapat di lapangan sejumlah warga yang akan berangkat aksi ke Jakarta sekitar 150 orang. Dan itu hanya dari unsur FPI. Namun demikian, jumlah tersebut masih dikatakan fluktuatif karena setiap saat data bisa berubah. " Kenapa itu belum merupakan data pasti, karena saat ini mereka masih memiliki hambatan dalam oprasionalnya. Persoalan  yang menjadi kendala dihadapi yang mau aksi adalah masalah akomodasi. Jadi sampai saat ini untuk sementara datanya masih berubah-ubah dan belum pasti," sebutnya.

Setya Widodo mengakui, pada dasarnya Polri menyatakan bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum memang dilindungi oleh UU. Namun meskipun demikian, Polri harus bersifat preventif memberikan jaminan keamanan bahkan pencerahan terhadap warga yang berniat melakukan aksi. Sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang berpotensi merusak kantibmas.

"Tidak ada intervensi Polri dalam bentuk apapun, Hanya di Sumedang akan dilakukan pemantauan selanjutnya terkait unsur mana saja yang akan berangkat ke aksi 212," katanya lagi. " Ya kami sarankan semua pihak bisa memahami dan saling menghormati satu sama lain," tuturnya.

Selain itu, Bupati Sumedang, Eka Setiawan, turut meminta agar selalu menjaga kondusifitas. " Ya pesan dari saya mudah-mudahan yang akan berangkat ke Jakarta tetap bisa menjaga kondusifitas," ucapnya singkat. (Bay)

Akan banyak nuansa baru di Pilkada 2018

Sumedang - Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, memastikan bahwa pada Pilkada 2018 yang akan datang memiliki perbedaan dengan Pilkada 2013 lalu. Salah satunya adalah ditanggungnya alat peraga kampanye oleh KPU.

" Untuk Pilkada nanti, kita memang berbeda dengan pilkada 2013 kemarin. Salah satunya adalah alat peraga kampanye akan ditanggung oleh KPU. Selain itu, kampanye terbuka juga akan dihilangkan dan lebih ke dialogis. Biar masyarakat akan lebih mengetahui visi misi dari para calon kepala daerah," kata Asep Kurnia ketia dikunjungi di kantornya.

Tak hanya itu, bagi pengguna medsos juga, akan lebih dibatasi dalam mengkampanyekan calon kepala daerah kesayangannya. " Pasangan calon diharuskan mendaftarkan account resmi yang digunakan di medsos untuk kampanye. Dan itu akan diawasi oleh panwaslu," ujarnya.

Sementara itu, terkait adanya aturan baru dalam pilkada 2018 nanti, KPU tidak akan membatasi walaupun calon tersebut memiliki masalah dengan hukum. " Walaupun sekalipun pernah dipidana penjara, tapi tetap bisa dengan syarat mempublikasikan bahwa dia pernah dihukum. Karena hingga saat ini masih belum ada revisi undang-undang baru," sebutnya. (Bay)

Galian C yang memiliki izin baru 9 perusahaan

Sumedang- Aktifitas galian C tanpa izin di perbukitan samping gedung Desa Cikole, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, hingga saat ini terus berlangsung. Padahal, berdasarkan informasi dari Distamben Kabupaten Sumedang, wilayah tersebut, keberadaanya di zona merah. Seperti yang dilakukan oleh CV Bangun Persada yang terus beroprasi di wilayah tersebut. Walaupun izinnya telah terdaftar di BPMPT Kabupaten Sumedang, namun keberadaanya masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, asal partai Hanura Zulkifli M Ridwan. Menurutnya, walaupun sudah ada yang berizin, namun dirinya masih kerap menerima laporan dari masyarakat. Hal tersebut akibat lemahnya sistem kontrol dan pengawasan Pemerintah Daerah dan jajarnya di tingkat Kecamatan. " Saya dapat info dari Distamben Kabupaten bahwa sebelah kiri jalan dari cimalaka itu masuk zona merah daerah tambang. Bahkan masyarakat juga banyak yang laporan kepada saya, jika itu tidak ada ijin dari masyarakat sekitar. dan kenapa zona merah bisa ditambang, itu seharusnya pihak kecamatan setempat dan satpol pp juga bisa bertindak," katanya.

Dijelaskannya, soalnya galian C tanpa izin tersebut, seharusnya ditindak tegas bahkan harus dihentikan pemerintah karena melakukan penambangan secara liar. " Itu harus dikaji ulang karena jelas menurut distamben itu zona merah kawasan tambang. Dan kalau sudah ada izin, itu juga perlu dievaluasi keabsyahannya. Bila memang melanggar harus ditutup karena tidak sesuai dengan aturan," ujarnya.

Zulkifli juga berjanji, jika laporan dari masyarakat tersebut akan segera di bahas di Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang. " Nanti akan saya infokan kepada rekan-rekan di Komisi A supaya dilakukan sidak. Nanti juga kita akan ajak berbagai pihak yang bertanggung jawab dibidang tersebut," sebutnya.

Disamping tidak ada izin, dengan kondisi cuaca yang kerap hujan, turut menjadi kekhawatiran juga. Pasalnya, dikarenakan tidak adanya reklamasi dibekas lahan galian tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi bencana longsor yang menyebabkan kecelakaan kerja. " Ya itu pasti, karena begitu tidak adanya reklamasi dari lahan bekas tambang tersebut. Dan saya pesimis, tidak ada satupun Kepala Tekhnik Tambang disana yang bersertifikasi sesuai dengan syarat wajib bagi tiap area tambang yang melakukan kegiatan tambangnya," kata Zulkifli.

Sementara itu, salah satu maraknya galian C tak berizin di sejumlah wilayah Kabupaten Sumedang, dikarenakan kewenangannya diambil alih oleh provinsi. Hal itu menyebabkan minimnya pengawasan, sehingga para pengusaha bisa lebih leluasa membuka atau mengelola lahan tambang. " Makanya saya berharap kewenangan ini bisa kembali lagi ke Kabupaten. Karena, dengan banyaknya lahan tambang dengan jumlah personal pegawai yang sedikit, maka akan mengurangi tingkat proporsional pengawasan," tuturnya.

Adapun perusahaan Galian C yang sudah terdaftar izinnya di BPMPT Kabupaten Sumedang hingga saat ini baru terdaftar 9 perusahaan. Diantaranya PT Prasto Pasifik lokasi Desa Pandanan Kecamatan Paseh luas 9,68 Ha, CV Bangun Persada lokasi Desa Citimun, Cikole dan Licin, Kecamatan Cimalaka luas 10,1 Ha, CV Batu Prima lokasi Desa Darmawangsa Kecamatan Tomo luas 7,05 Ha, PT Multi Marindo Putra lokasi lokasi Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari luas 19,7 Ha, PT Batu Prima lokasi Desa Darmawangsa Kecamatan Tomo luas 7,05 Ha, CV Kartika 3 lokasi desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka luas 10 Ha, Barkah Alfi Sadikin lokasi Desa cisitu kecamatan cisitu luas 6,15 Ha, PT Gelagar Nusantara lokasi desa ungkal kecamatan conggeang luas 12,70 Ha, Drs Ikhwan Nuryadin lokasi desa licin kecamatan cimalaka luas 5,0 Ha. (Bay)

PKS siapkan 6 Kandidat internal untuk Pilkada 2018

Sumedang - DPW PKS Provinsi Jawa Barat, sudah menyepakati 6 nama yang akan dijadikan Kandidat di Pilkada 2018 mendatang. Ke 6 nama tersebut, merupakan para kandidat dari internal partai. Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, Yana Flandriana, membenarkan hal tersebut. Ia juga memastikan, ke 6 nama tersebut akan diperkenalkan kepada masyarakat dalam waktu dekat ini.

" Insya Allah, dalam waktu dekat PKS akan launching kader internal untuk ditawarkan ke masyarakat dalam rangka Pilkada 2018 mendatang. Nama-nama kader Internal Insya Allah sudah di sepakati oleh DPW PKS Jawa Barat. Dan saat ini, saya sebagai ketua DPD sedang mengkonfirmasi dulu kepada nama-nama tersebut mengenai kesiapannya," katanya ketika di konfirmasi.

Ke 6 nama Kader Internal tersebut, merupakan hasil dari penjaringan yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh DPD PKS Sumedang. Yana juga menjelaskan, selain kader internal, DPD PKS juga terus mencari kandidat eksternal terbaik dimata masyarakat Sumedang. " Penjaringan ini melibatkan semua Kader Inti di Kabupaten Sumedang dan Perwakilan Struktur PKS se Sumedang. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan akan kami launching. Sementara untuk Tokoh Eksternal pun tetap dalam posisi pengamatan dan pemantauan kami. Terutama mereka yang memang sudah memiliki kecenderungan untuk maju dalam Pilkada 2018 nantinya," ujar Yana.

Dalam pengamatan Sumeks, dari ke 6 nama tersebut, dua diantaranya yang paling memiliki kans untuk jadi kandidat adalah ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, Yana Flandriana dan Ketua Fraksi PKS, Ermi Triadji. Namun demikian, Yana masih belum bisa berkomentar banyak tentang hal tersebut. " Ah nyenggol-nyenggol aja, hahaha. Kita lihat saja nanti hasilnya," jawabnya singkat. (Bay)

Ketahuan mau nyuri, Maling diarak warga

Sumedang - Warga Dusun Bunut RT 02 RW 07, Desa Ciuyah, Kecamatan Cisarua, digegerkan dengan ulah pelaku tindakan pencurian yang terjadi dilingkungannya pada Minggu (27/11) sekitar pukul 10.00. Pelaku pencurian yang hendak mencuri kerumah Ium, harus pasrah ditangkap warga sekitar, karena aksinya diketahui oleh warga.

Pelaku yang bernama Wahyu (43) Warga asal Blok Margaluyu Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikondang, Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka, sebelum sempat mengambil barang milik korban, sudah dikepung oleh warga setempat.

" Pelaku masuk kedalam rumah korban dengan cara mencungkil kaca kamar.  kemudian, pelaku memanjat tembok masuk ke dalam rumah lalu membuka lemari dan mengacak-ngacak pakaian untuk mencari barang. Dan saat pelaku berada di dalam rumah, dapat diketahui oleh palapor. Pelaku belum sempat berhasil mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, dikarenakan pelapor dan warga sudah mengepung rumah korban," kata Kapolres Sumedang, AKBP Agus Iman Rifai melalui Kasub  Bag Humas, AKP Dadang Rostia.

Setelah berhasil ditangkap warga, Pelaku langsung dibawa oleh anggota Polsek Cisarua. " Kita langsung bawa pelaku yang sudah diamankan oleh warga. Lalu kita cek TKP, sita barang bukti dan tanyai saksi-saksi, untuk ditindak lebih lanjut lagi," ujar AKP Dadang.

Akibat tindakan tersebut, pelaku terkena pasal 363jo 53 KUHP tentang tindak pidana percobaan pencurian. (Bay)

AMS turut bantu program pemerintah

Sumedang -Masih dalam rangka hari jadi ke 50 tahun Angkatan Muda Siliwangi (AMS), belasan anggota AMS Distrik Sumedang melakukan kerja bakti dalam pembangunan sekretariat kepemudaan di Lingkungan Cipadung, Kecamatan Sumedang Utara. Pembangunan tersebut merupakan program Pemda dalam memfasilitasi organisasi kepemudaan diwilayah tersebut.

" Ini masih dalam rangka ulang tahun AMS. Kami beserta 16 anggota AMS lainnya turut membantu jalannya pembangunan sekretariat kepemudaan disini. Jadi selain mengawal program pemerintahan, kami juga turut membantu jalanya program pemda tersebut," kata Wakil ketua 1 AMS Distrik Sumedang, Rully Krisna Peryoga.

Selain membangun sekretariat kepemudaan di lingkungan Cipada, AMS juga akan turut membantu pembangunan rutilahu di Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Selatan dalam waktu dekat ini. " Nanti kami juga akan bantu pembangunan rutilahu di Margamukti. Kita akan siapkan tenaga kerjanya," ujar Rully.

Selain itu, masih dalam rangkaian hari jadi AMS ke 50, akan digelar juga rapat koordinasi di Bali yang diikuti oleh seluruh perwakilan AMS diseluruh daerah. " untuk persiapan itu, kita juga akan menyiapkan orang-orang untuk dikirim ke Bali dalam menghadiri rakor tersebut," sebutnya.

Dengan sejumlah kegiatan tersebut, Rully berharap agar AMS bisa memberikan kesan yang baik kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah daerah. " Kita dengan melakukan kegiatan seperti ini, mudah-mudahan bisa memberikan contoh positif kepada teman-teman yang lain. Selain kita mengawal jalannya program pemerintah, kita juga harus bisa membantu program tersebut," tuturnya. (Bay)

Oknum Guru Cabul ditahan polisi

Pelaku Cabul ID kini dithan Polres Sumedang

Oknum Guru Cabul ditahan polisi

Sumedang - Setelah beberapa waktu yang lalu Polres Sumedang melakukan penyidikan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap beberapa siswi SD Cikadu, Kecamatan Situraja. Akhirnya Sabtu (26/11) kemarin Unit PPA Reskrim Polres Sumedang berhasil melakukan penahanan terhadap pelaku pencabulan yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berinisial ID (33).

ID yang tak lain adalah guru olah raga korban, merupakan warga asal Dusun Babakan Loa, RT 02 RW 06, Desa Cikoneng, Kecamatan Ganeas. Kapolres Sumedang, AKBP Agus Iman Rifai melalui Kasub Bag Humas, AKP Dadang Rostia, membenarkan adanya penahanan terhadap pelaku pencabulan yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

" Pelaku kita amankan atas dasar Laporan Polisi No : LP/175/B/XI/2016/PLD JBR/RES SMD, 11 November 2016, Tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah Umur, dengan korban yang merupakan anak didik atau murid pelaku itu sendiri, yang berinisial PAO (8) asal Dusun Cikadu, RT 001 RW 002, Desa Cikadu, Kecamatan Situraja," katanya, Sabtu (25/11).

AKP Dadang juga menjelaskan, kronologis kejadian tersebut bermula ketika sedang pada jam pelajaran olag raga. Pelaku mencabuli korban, dan memberikan uang Rp 5000 sebagai gantinya.

" Pelaku mencabuli korban pada saat jam pelajaran olah raga di lapang sepak bola Paringga pada Jumat (21/10) lalu sekitar pukul 09.00. Pelaku melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara menciumi bibir dan pipi korban, meraba-raba payudara korban, dan merogoh serta meraba bagian vagina korban. Setelah mencabuli korban, pelaku memberikan uang sebesar Rp. 5000 untuk jajan bersama teman-temannya," ujarnya.

Akibat ulah bejadnya tersebut, ID terancam akan dipenjara hingga 5 tahun. " Pelaku akan terkena Pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara," sebutnya. (Bay)

Oprasi terpadu polres amankan 2 orang mencurigakan

kedua orang mencurigakan diamankaan ke sat reskrim Polres Sumedang

Oprasi terpadu polres amankan 2 orang mencurigakan

Sumedang- Sabtu (26/11) malam sekitar pukul 22.30, Polres Sumedang menggelar Oprasi Terpadu dengan melakukan patroli di sekitar wilayah kota Sumedang. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Iptu M Wahidin Agusni bersama 9 anggota lainnya dari Sabhara, Reskrim, Intel dan Provos. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir tindakan kejahatan yang ada di wilayah hukum Polres Sumedang.

" Kami melaksanakan kegiatan tersebut, agar bisa menekan angka kejahatan di Sumedang. Oleh karena itu, pak Kapolres terus memerintahkan kami untuk melakukan patroli di sejumlah daerah, khususnya di titik-titik rawan kriminal," kata Kasub Bag Humas Polres Sumedang, AKP Dadang Rostia, Minggu (27/11).

Hasil dari oprasi terpadu tersebut, Polres Sumedang berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga akan bertindak kejahatan. Diantaranya adalah E (25) warga Dusun Cihanyir RT 003 RW 010, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, bersama rekannya RZ (25), asal Duaun Ciledug RT 03 RW 06, Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong.

" dalam oprasi tersebut, anggota kami berhasil mengamankan 2 orang mencurigakan di TKP Asrama Polisi, Jalan Angkrek, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara. Jadi si RZ ini sedang berada di atas motor, sedangkan si E tengah berada di dalam lingkungan asrama," ujar AKP Dadang.

Kecurigaan polisi pun meningkat setelah ditanganya didapati sejumlah alat-alat berbahaya yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan. " Setelah diperiksa petugas, kami menemukan alar-alat yang mencurigakan. Oleh karena itu, kami langsung amankan kedua orang tersebut bersama 1 unit KR2 Honda Beat tanpa STNK no. Pol. D 4594 VBR, 1 buah Kampak, 1 buah Obeng kembang, 1 buah Pahat besi, 1 lembar STNK KR2, 3 buah hand phone, dan 2 buah dompet. Didalam dompet tersebut berisikan 1 buah Kartu identitas Satpam atas nama orang tersebut, 1 buah Sim C atas nama orang tersebut, 2 buah KTP atas nama kedua orang tersebut, beserta ATM BRI dan kartu BPJS," terangnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, kedua orang tersebut langsung diamankan ke Polres Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut. " Selanjutnya pada pukul 23.30, ke 2 orang tersebut di serahkan kepada piket Reskrim Polres Sumedang untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut," tuturnya. (Bay)

Polres bekuk dua pengedar sabu

Sumedang - Polres Sumedang baru saja mengungkap jaringan pengedar sabu-sabu di Kabupaten Sumedang. Penangkapan tersebut dilakukan tim Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Kamis (24/11) malam sekitar pukul 21.30 di Kecamatan Cimalaka.

Kapolres Sumedang, AKBP Agus Iman Rifai, melalui Kasub Bag Humas, AKP Dadang Rostia, membenarkan adanya penangkapan tersebut. " Tersangka kita tangkap di pos ronda jalan raya Sumedang - Cirebon KM 04, Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, pada Kamis malam kemarin," katanya, Jumat (24/11).

Dari penangkapan tersebut, Sat Res Narkoba Polres Sumedang berhasil amankan 2 tersangka yang diduga sebagai pengedar atas nama AS (46) dan HT (32). Dan dari tangan tersangka, petugas juga berhasil amankan sejumlah paket Sabu siap pakai. " Ketika kita geledah, kita temukan baramg bukti berupa 3 paket narkoba jenis sabu, yang dibungkus. Paket sabu itu sempat mereka buang ke bawah pos ronda," ujar AKP Dadang.

Setelah di periksa di TKP, AS yang merupakan warga Kampung Cisalastri, Rt 02 Rw 05, Desa Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, bersama rekannya HT asal Dusun Cikondang, Rt 04 Rw 02, Desa Haurgombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, bersama alat bukti 3 paket sabu seberat 2, 64 gram tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor sat narkoba Polres Sumedang tuk proses lebih lanjut.

" setelah kita periksa, kedua tersangka bersama 3 paket sabu yang masing masing seberat 0,64 gram, 0,94 gram dan 1,064 gram, kita amankan ke kantor sat res Narkoba. Kita akan melakukan pengembangan keterangan tersangka dan barang bukti serta proses lebih lanjut dengan melengkapi mindik," sebutnya.

Sementara itu, dengan segala bukti yang ada, kedua tersangka akan terkena Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) hurup a, UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika. (Bay)

Sekretaris DPD Golkar Kab Sumedang, Yogie Y Sentosa

Yogie akan maju jadi cabup?

Sumedang - DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, belum menentukan kandidat internal untuk dicalonkan di Pilkada 2018 mendatang. Hal tersebut berbeda dengan 2 partai besar lainnya seperti PDIP dan PPP. Seperti yang pernah diberitakan dibeberapa waktu yang lalu, DPC PDIP Kabupaten Sumedang telah mempersiapkan pimpinan partainya, Irwansyah Putra, sebagai calon bupati mendatang. 

Hal tersebut disusul dengan dukungan untuk ketua DPC PPP Kabupaten Sumedang, Doni Ahmad Munir, yang sama-sama menyatakan siap maju untuk jadi bupati Sumedang. Ketika 2 Partai besar tersebut menunjukan kesiapannya dalam menyambut Pilkada 2018 nanti, Partai Golkar masih belum menunjukan siapa yang akan dicalonkan dari internal partai berlambang beringin tersebut. 

Namun, berdasarkan pengamatan dilapangan, sudah ada beberapa nama petinggi partai yang tampak eksis menaikan popularitasnya. Salah satunya adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Yogie Yaman Sentosa.

Yogie, sering tampil di berbagai kegiatan yang berada diluar dapilnya. Bahkan, sampai saat ini, Yogie kerap melakukan sosialisasi melalui medsos dengan mendesign foto dirinya menjadi sebuah memei. Hal itu dilakukannya secara signifikan dalam beberapa minggu kebelakang. Namun demikian, jika Yogie bertujuan untuk maju di Pilkada mendatang, ia harus bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Pasalnya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi hanya akan menunjuk calon yang memiliki elektabilitas tinggi.

" Pilbup itu kan tahun 2018 nanti, jadi masih lama. Ya tentunya kita akan melihat elektabilitas kandidat. Siapapun yang akan maju untuk Sumedang, Golkar akan sangat terbuka bagi mereka yang ingin melangkah sebagai calon bupati. Kemudian, nanti yang memiliki elektabilitas paling tinggi, itu yang akan diusung oleh partai Golkar," kata Dedi, baru-baru ini.

Dan eksistensinya Yogie di beberapa kegiatan, serta media sosial seolah menunjukan jika dirinya berharap masuk survei yang akan dilakukan oleh Golkar pada November ini seperti yang disampaikan oleh Dedi. " Kita akan melakukan survei pada pertengahan November ini. Dan kita akan melihat siapa yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Walaupun belum tentu juga, karena melihat waktunya masih lama sekitar 1,5 tahun lagi, yang nantinya masih akan mengalami perubahan," tuturnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi langsung kepada Yogie Yaman Sentosa, ia belum bisa menyampaikan langsung secara pasti. " Ya saat ini belum bisa bicara apa-apa. Kita lihat saja nanti. Karena tidak hanya saya, mungkin yang lainnya juga berpotensi, seperti pimpinan partai, Sidik Jafar," tuturnya. (Bay)

Cosumer Service Baznas Sumedang menunjukan kupon infak 2000

Infak 2000 bantu bidang keagamaan, sosial dan pendidikan

Sumedang - Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Sumedang, terus meningkatkan program Infak 2000 ke sekolah-sekolah dengan sasaran anak sekolah. Hal tersebut bertujuan guna menumbuhkan jiwa sosial dalam membantu sesama. Pasalnya, hasil dari impak 2000 tersebut akan disalurkan kepada keagamaan, sosial dan pendidikan.

" Kenapa ada infak 2000, itu kan dari pada menunggu uang yang besar, mending ngambil dari uang yang kecil untuk menjadi besar. Dan itu akan bermanfaat untuk memberikan bantuan dalam hal keagamaan, sosial dan pendidikan. Apalagi program ini juga diketahui dan disetujui oleh bupati," kata ketua Baznas Kabupaten Sumedang, H Ali Badjri, Jumat (24/11).

Adapun teknis dalam pembagian kupon, sesuai yang diperintahkan oleh bupati setiap 1 bulan sekali yang dibagikan kepada UPTD Pendidikan di tiap Kecamatan. Namun, dikarenakan ada sebagian lokasi kecamatan yang berjarak jauh, maka dengan disepakati bersama pembagian kupon tersebut menjadi 2 bulan sekali.

" Jumlah kupon yang dibagikan di tiap kecamatan berbeda, sesuai dengan jumlah murid yang masuk kategori mampu. mulai dari 1000 kupon seperti di Kecamatan Surian, sampai 10 ribu kupon seperti di Cimanggung dan jatinangor. Kupon tersebut tidak bisa dipalsukn, karena ada nomor registrasinya yang juga terkomputerisasi di kantor. Itu didrop ke UPTD oleh para UPZ di tiap kecamatan. Dan ketika disetorkan pun itu harus dilampirkan dengan sisa sobekan kupon tersebut yang sudah dilegalisir dan ditanda tangani," ujarnya.

Selain itu, jumlah uang dari infak 2000 tersebut secara transparasi dapat dilihat oleh siapapun dengan menghubungi Call Center Baznas di nomor 0823-3333-3305. Masyarakat dapat melihat dengan cara melakukan sms ke nomor tersebut. " Nanti setelah sms ke nomor itu akan muncul banyak pilihan. Termasuk untuk melihat jumlah hasil dari infak 2000 itu. Selain itu, jika ingin melihat total uang yang sudah kita salurkan, itu juga dapat dilihat disitu. Itu adalah upaya kami untuk bisa transparan kepada publik. Dan tiap tahun juga kita akan publikasikan hasil laporan tahunan kami," sebutnya. (Bay)